Nicho Silalahi Sebut Sudah saatnya Kemendag Dibubarkan: Kementerian tidak Berguna dan Hanya Buang-buang Anggaran untuk Menambah Penderitaan Rakyat

Terkini.id, Jakarta – Aktivis, Nicho Silalahi mengatakan bahwa sudah saatnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dibubarkan. Menurut Nicho, Kementerian ini tidak berguna dan hanya menyusahkan rakyat.

Nicho Silalahi menilai anggaran yang selama ini dikucurkan untuk mensubsidi minyak goreng hanya terbuang sia-sia karena pada kenyataannya minyak goreng langka dan harga semakin mahal.

Narasi Nicho Silalahi ini sebagai bentuk tanggapan atas cuitan Said Didu yang mengatakan sudah saatnya Kemendag dibubarkan. Hal ini berkaitan dengan mafia minyak goreng yang ramai diperbincangkan publik.

Baca Juga: Said Didu Kritik Kebijakan Beli Migor Curah Pakai NIK dan...

“Setuju sudah saatnya @Kemendag segera dibubarkan. Kementerian yang ga berguna bagi rakyat”, tulis Nicho Silalahi, dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin 25 April 2022.

Menurut Nicho, penderitaan rakyat semakin bertambah terkait dengan harga minyak goreng yang semakin mahal, belum lagi beberapa waktu yang lalu terbongkar kasus korupsi ekspor minyak goreng yang mlibatkan pejabat Kemendag, yakni Dirjen Kemendag IWW beserta tiga orang lainnya dari perusahaan sawit.

Baca Juga: Terbatas! Ini Cara Dapatkan Minyak Goreng Rp 14.000 per Liter

“Hanya buang-buang anggaran untuk menambah penderitaan rakyat”, tulis Nicho Silalahi.

Diwartakan sebelumnya, Peneliti Kebijakan Publik, Felippa Ann Amanta menyampaikan bahwa proses pemberian izin ekspor-impor terutama bahan pangan di Kementerian Perdagangan kerap terjadi dibelakang layar.

Presiden Joko Widodo telah meminta agar kasus dugaan korupsi minyak goreng diusut dengan tuntas. Hal ini disampaikan sebagai respon setelah Dirjen Kemendag ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus izin ekspor-impor minyak goreng.

Baca Juga: Terbatas! Ini Cara Dapatkan Minyak Goreng Rp 14.000 per Liter

Sebab, meskipun pemerintah telah menggelontorkan sejumlah dana tunai dan insentif kepada produsen, harga minyak goreng terus melambung tinggi.

Kepala Penelitian Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini bukan hal baru.

Sepanjang pengamatannya, kasus serupa juga pernah terjadi pada izin ekspor-impor bahan pangan seperti daging sapi dan juga bawang putih.

Felippa menilai persoalan ini terjadi karena adanya tindakan tidak transparan dalam prose pemberian izin ekspor-impor kepada para pengusaha.

“Kalau dari pengamatan kami, Kementerian Perdagangan memberikan izin ekspor-impor itu terjadi di belakang layar”, kata Felippa, dikutip dari laman Kompas Tv.

“Jadi agak susah mengamati kenapa perusahaan A atau B dapat izin. Apakah mereka sudah menaati persyaratan atau belum”, tandasnya.

Bagikan