Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menjanjikan bahwa jika partainya terpilih untuk berkuasa, maka gaji guru akan menjadi prioritas seperti di masa Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
“Udah pilih Demokrat aja nanti gaji guru pasti jadi prioritas seperti masa SBY,” kata Panca, sebagaimana dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Senin, 16 Mei 2022.
Panca mengatakan hal tersebut saat menanggapi berita soal ratusan guru kontrak dan Kepala Sekolah dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat yang menyatakan mogok mengajar sejak 13 Mei 2022.
Dilansir dari CNN Indonesia, para guru mogok kerja usai lima tuntutan mereka kepada pemerintah tidak dipenuhi.
Adapun salah satu tuntutan tersebut adalah gaji para guru yang belum dibayar selama tiga bulan di tahun 2021.
Ketua PGRI Kabupaten Teluk Bintuni, Simon Kambia membenarkan aksi mogok mengajar merupakan pilihan terakhir ratusan guru kontrak bersama PGRI.
Simon mengungkapkan bahwa lima poin tuntutan dalam aksi mogok mengajar itu menyangkut tunggakan tiga bulan gaji guru kontrak di tahun 2021 dan ketidakjelasan penetapan surat keputusan bagi guru kontrak baru tahun 2022.
Selain itu, menurutnya, PGRI bersama guru kontrak juga mempertanyakan status guru PPPK tahun 2021 karena beberapa daerah di Papua Barat telah sampai pada tahapan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP).
“Kami juga ingin mendorong adanya keseriusan pengurusan guru yang telah dinyatakan lolos PPPK baik di tahap satu maupun tahap dua oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni,” ujar Simon, Sabtu, 14 Mei 2022.
Selain itu, PGRI mempertanyakan realisasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahap IV tahun 2021 dan BOP tahap satu di tahun 2022 yang bersumber dari dana Otonomi Khusus.
“Banyak program sekolah tidak dapat dijalankan secara maksimal karena ketidakjelasan realisasi BOP tahap empat tahun 2021 dan BOP tahap I di tahun ini,” katanya.
Simon melanjutkan, tuntutan terakhir yakni mempertanyakan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Program Sekolah Penggerak.
“Aksi mogok mengajar Ini merupakan upaya terakhir kami dengan pernyataan bersama antara PGRI bersama perwakilan kepala sekolah, dan guru kontrak untuk tidak mengajar sampai ada kepastian penjelasan dari Pemda Teluk Bintuni,” ujarnya.
Adapun pada Selasa, 15 Maret 2022, Dikpora Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan pertemuan bersama perwakilan guru kontrak dan pengurus PGRI setelah aksi pemalangan Kantor Dikpora Kabupaten Teluk Bintuni.
Dalam pertemuan itu, Albertus Anofa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Teluk Bintuni menjelaskan sejumlah kendala yang dihadapi oleh Dinas hingga penyebab keterlambatan realisasi BOP tahap IV tahun 2021 dan realisasi BOP tahap I 2022.
“Soal pembayaran gaji guru kontrak selama tiga bulan (Oktober, November, Desember 2021), sudah kami upayakan dan akan berkoordinasi agar secepatnya dibayar,” ungkapnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.