PBNU Tak Sepakat dengan Larangan Cadar dari Menag, Ini Alasannya

Cadar
Muslimah cadar. (Foto: Wartakota)

Terkini.id, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mewacanakan larangan cadar di instansi pemerintahan. Namun, wacana tersebut masih dalam kajian pihaknya.

Menurut Fachrul, tidak ada ayat di Alquran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar atau nikab.

Kendati demikian, ia mengaku tidak dalam posisi melarang cadar. Akan tetapi, ia mendengar akan ada aturan larangan memasuki instansi pemerintah dengan penutup muka seperti helm dan sejenisnya.

“Saya denger, saya denger, akan ada keluar aturan tentang masuk ke instansi pemerintah tidak boleh pakai helm dan muka harus kelihatan jelas. Saya kira betul lah untuk keamanan,” kata Fachrul Razi, seperti dilansir dari Detik, Kamis, 31 Oktober 2019.

Menanggapi pernyataan Fachrul Razi tersebut, Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Asrorun Niam menyampaikan ketidaksepakatannya terkait larangan mengenakan cadar karena alasan keamanan.

Menurutnya, alasan keamanan tidak cukup menjadi pembenar untuk menerapkan aturan larangan cadar di instansi pemerintahan.

“Penyelesaian masalah itu harus berakar dari pemahaman masalah secara utuh, tidak bisa generalisir. Pertimbangan keamanan semata tidak cukup menjadi faktor pembenar untuk melakukan apa saja, harus ada koridornya,” ujar Asrorun, seperti dilansir dari Antara, Jumat, 1 November 2019.

Dosen pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, maksud baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula.

Meski begitu, Asrorun mengaku secara pribadi paham atas semangat dari wacana yang disampaikan Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Namun menurutnya, larangan cadar atau niqab di kawasan lembaga dan instansi pemerintah juga bukanlah jalan keluar untuk penanganan terorisme dan radikalisme.

“Harus dilakukan penguraian masalah sebelum melakukan penanganan agar tepat sasaran jangan hanya sekedar penyederhanaan masalah,” ujarnya.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengungkapkan, kasus radikalisme terjadi karena kesalahan cara pandang agama seperti karena faktor ekonomi dan faktor politik.

“Jadi tidak bisa menyederhanakan permasalahan hanya dengan pelarangan cadar atau menggunakan celana cingkrang,” kata Asrorun.

“Kementerian keagamaan, idealnya penanganan terorisme dan radikalisme adalah dengan pendekatan keagamaan, religious approach. Kalau security approach itu bagian dari petugas keamanan,” pungkasnya.

Berita Terkait