Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar tengah melayangkan surat edaran khusus kepada jajarannya untuk tak meninggalkan Kota Makassar bila ada pembahasan anggaran di DPRD Makassar.
“Kalau meninggalkan (Makassar) ada sanksi,” kata Iqbal, Rabu, 28 Agustus 2019.
Hal itu merespons keluhan anggota Komisi C DPRD Makassar Amirullah yang menyayangkan ketidakhadiran Plt PU Muh Ansar yang tidak hadir pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019.
Menurut Iqbal, surat edaran tersebut sebagai langkah percepatan pembangunan di Kota Makassar.
Dia menilai, kepala dinas yang tak menghadiri pembahasan anggaran di DPRD lantaran tak bisa memberikan argumen.
“Salah bentuk sanksinya adalah dia tidak bisa memberikan argumen. Kalau dia hadir bisa memberikan argumen,” ungkapnya.
Dia menegasakan bahwa pembahasan anggaran merupakan pembahasan penting. Sehingga, kata dia, imbauan untuk tak meninggalkan Kota Makassar menjadi jalan keluar.
Selain itu, Iqbal mengatakan, dirinya bakal melakukan evaluasi kepada jajarannya yang memperlambat proses pembahasan di DPRD Makassar.
“Saya sisa menunggu anggota komisi dewan menyampaikan bahwa pada waktu rapat kerja yang bersangkutan tidak hadir,” ungkapnya.
Dia menegaskan bakal melakukan pemanggilan khusus bagi yang melanggar dan memberikan sanksi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.