Pembatasan Jam Malam di Makassar Kembali Berlanjut Hingga 23 Februari 2021

Terkini.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar kembali memperpanjang pembatasan jam malam hingga 23 Februari 2021. Hal itu berdasarkan surat edaran pemerintah kota dengan Nomor : 443.01/53/S. Edaran/ Kesbangpol/II/2021.

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah kota menegaskan bahwa keputusan tersebut merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Vinus Disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga: Energi Terbarukan, Kota Makassar Diperhadapkan Dua Opsi Teknologi

Maka Pemerintah Kota Makassar Menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitas Umum, Operasional Mall, Cafe, Restoran dan Rumah Makan, Warkop, dan Game Center, diizinkan sampai jam 22.00 Wita mulai Tanggal 09 Januari 2021 sampai Tanggal 23 Februari 2021.

Baca Juga: Danny Bertemu 2 Mantan Wali Kota Saat Pimpin Upacara Prosesi...

2. Para Pelaku usaha wajib melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan kepada para pelanggan atau pengunjung,

3. Para Camat dan Lurah selaku Ketua Satgas agar memperketat Protokol Kesehatan, serta melakukan pemetaan terhadap titik-titik potensi keramaian di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi pada SATGAS COVID – 19.

4. Satgas Covid-19 melaksanakan pemantauan terhadap penerapan disiplin penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Baca Juga: PDAM Paparkan Sebab Kehilangan Air Bersih, Wawali Makassar: Berlakukan Aturan

“Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan oleh para pelaku usaha dan organisasi masyarakat untuk menjadi perhatian,” bunyi surat edaran tersebut.

Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan bagi yang melanggar surat edaran tersebut dapat diberi sanksi administrasi maupun pidana.

“Ini sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sponsored by adnow
Bagikan