Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Jadi Ancaman Bagi Reformasi

PENETAPAN Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 38/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sangatlah politis dan berbahaya bagi kelangsungan penegakkan hukum serta REFORMASI di tubuh kejaksaan RI

Pasalnya melalui Perpres tersebut Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik Laksamana Muda Anwar Saadi, seorang Jenderal bintang dua yang dijanjikan akan diberikan bintang tiga, sebagai Jampidmil pada pertengahan Juli lalu. 

Ia sebut hal ini sebagai sinergitas antara Kejaksaan-TNI dan integrasi kebijakan penuntutan perkara tindak pidana antara sipil dan militer, sebagai hal yang kontroversial.

Baca Juga: Ramsiah, Dosen Yang Memberi Kritik Lewat WA Kembali Diperiksa Polisi

Keberadaan Jampidmil yang ditentang oleh penggiat HAM, para senior dan sebagian Jaksa di lingkungan Kejaksaan, memiliki tugas dan wewenang hanya koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Dengan kata lain Oditur Jenderal di TNI masih tetap ada, sehingga itu keberadaannya akan merupakan duplikasi dan pemborosan anggaran, karena untuk membentuk Jampidmil hingga ke tingkat provinsi, Kejaksaan membutuhkan sarana dan prasarana bagi operasional mereka yang bisa mencapai triliunan rupiah.

Baca Juga: Makassar Recover Terus Bergerak

Selain mubajir dan pemborosan anggaran negara, Jampidmil juga dapat dinilai sebagai lembaga yang _illegitimate_ dalam tata kerja Kejaksaan, karena berdasarkan UU No.16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, tugas dan wewenang jaksa meliputi bidang pidana, pengawasan, pembinaan, perdata dan TUN. 

Oleh Karena itu, keberadaan Jampidmil menjadi rancu karena sebenarnya tidak diatur dalam UU Kejaksaan itu sendiri dan sama sekali tidak mewujudkan azas SINGLE PROSECUTION SYSTEM, karena faktanya tugas penuntutan Tindak Pidana Militer   tetap diemban oleh Oditur Jenderal TNI

Keliatan hadirnya Jampidmil seakan-akan dipaksakan hanya dengan alasan membangun relasi, sinergitas antara Kejaksaan dengan TNI dan katalisator kelembagaan perkara koneksitas. Padahal apa yang menjadi tugas dan wewenang lembaga “misterius” ini sesungguhanya cukup dengan penunjukan jaksa penuntut umum  atau Direktur Penuntutan Koneksitas pada Jampidum, sepert jabatan Direktur HAM, pada Jampdsus sehingga tidak perlu membangun organisasi di tingkat Kejati dan Kejari terlihat sudah sangat efektif. 

Baca Juga: Makassar Recover Terus Bergerak

Menurut saya Jampidmil nantinya akan merusak tatanan yang sudah ada di Kejaksaan Agung, menggerus independensi dan professionalitas Jaksa. Dengan kata lain, karena tugasnya hanya bersifat koordinasi dan tidak membutuhkan membutuhkan struktur di Kejati maupun Kejari.

Jika hal ini diteruskan justru menghianati agenda reformasi besar kita dan tatanan reformasi di Kejaksaan yang bukannya semakin maju melainkan berjalan mundur. 

Selain itu, keberadaan Jampidmil adalah pintu masuk militer untuk menguasai kelembagaan hukum sipil dan masuk dalam pemerintahan sipil, jika tugasnya hanya perkara koneksitas dan tidak melebur oditur jenderal maka single prosecution system hanya halu semata. 

Jaksa Agung akan menghadapi resistensi internal, karena karier jaksa asli semakin lambat dan jaksa militer akan lebih cepat dan bukan tidak mungkin akan mendapat porsi memimpin Kejaksaan baik ditingkat kejari maupun kejati. Hal itu nantinya berimbas kepada gaya gaya militer ditujukan kepada terdakwa yang sipil. Padahal kita tahu bersama bahwa tentara tidak pernah mengikuti Pendidikan Jaksa apa lagi melaksanakan tugas dan fungsi jaksa. Apa kata dunia?

Dengan adanya lembaga “abal-abal” melalui Perpres 15/2021 ini membuat publik semakin tidak percaya dengan niat penguasa saat ini.

Pemerintah bukan saja melakukan intervensi hukum melainkan juga dinilai mempermainkan hukum itu sendiri. Melalui lembaga ini pemerintah memaksakan kehendak untuk memberi ruang militer terutama jenderal jenderal bergelar SH yang nganggur, padahal lembaga ini sama sekali tidak urgen dan tidak dibutuhkan kedepan, dari pada sekedar menambah seragam dan atribut-atribut militer bagi aparat Kejaksaan.

Mungkin Presiden perlu segera meninjau kembali penerbitan Perpres 15 /2021 ini agar tidak menjadi legacy langkah mundur reformasi melalui Kejaksaan RI … semoga.

***

Ibnu Hadjar Yusuf

 Kepala Laboratorum Komunikasi Politik UIN Makassar

Bagikan