Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Ramsiah Tasruddin, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin Makassar, kembali menghadiri panggilan penyidik didampingi penasihat hukumnya di kantor Polres Gowa, Kamis 23 September 2021.
Kedatangannya masih terkait dengan penyidikan kasus yang menimpanya yaitu UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Ia ditetapkan tersangka pada tahun 2019, dan terakhir kali Ramsiah memberikan keterangan tambahan dihadapan Penyidik pada 18 September 2019.
Kuasa Hukum Ramsiah dari LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa menjelaskan kliennya dilaporkan pada Juni 2017, setelah melakukan kritik terhadap tindakan Nursyamsyiah (Wakil Dekan III FDK saat itu), yang melakukan pemberhentian dan penutupan siaran Radio Syiar. Tindakan tersebut dinilai Ramsiah bukan merupakan tupoksi dari WD III.
“Kritik tersebut dibuat melalui percakapan WhatsApp Grup (WAG) SAVE FDK UIN ALAUDDIN yang terbatas antara Dosen dan diperuntukkan untuk membahas masalah internal Fakultas, dimana Nursamsyiah sebagai pelapor tidak berada dalam WAG tersebut,” jelas Azis.
Seharusnya, kata Azis, proses hukumnya dapat dihentikan setelah berkas perkara bolak-balik diantara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahkan penyidik membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang berbeda sebanyak 3 kali, dan Jaksa tetap mengembalikan SPDP tersebut karena penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk Jaksa yang menilai berkas perkara tidak memenuhi syarat materil dan formil.
“Apalagi terdapat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2021 antara Kominfo, Kejaksaan Agung dan POLRI tentang Pedoman Penerapan Pasal Tertentu dalam UU ITE Dalam SKB ini, jelas dan tegas menyebutkan, Bukan merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bila konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan,” terangnya.
Menurut Azis, bukannya perkara dihentikan dan ditutup, Penyidik Polres Gowa justru mengirimkan kembali SPDP yang ke- 4 tertanggal 15 September 2021, lalu memanggil Ramsiah untuk diperiksa tambahan yang telah ia hadiri hari ini.
Atas dasar-dasar itulah, LBH Makassar yang diwakili Azis mendesak:
1. Kapolri sudah harus turun tangan dalam melakukan evaluasi dan memastikan proses Pnyidikan yang dilakukan oleh POLRES Gowa mempedomani SKB Tahun 2021 antara Kementrian Kominfo, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI tentang Pedoman Interpretasi Pasal Tertentu dalam UU ITE.
2. Polres Gowa harus segera memberikan kepastian Hukum kepada Ibu Ramsiah dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan, mengingat perkara ini prosesnya telah berlangsung selama 4 tahun dan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum terjadi bolak-balik berkas perkara. Penyidik bahkan menerbitkan 4 SPDP berbeda menegaskan penyidikan kasus ini memang sudah saatnya dihentikan.
3. Sudah saatnya Pemerintah dan DPR RI mengambil langkah kongkrit dan serius untuk merevisi pasal-pasal karet yang terdapat dalam UU ITE yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi alat kriminalisasi yang bertentangan dengan jaminan Hak Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan juga kebebasan Akademik yang dilindungi Konstitusi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.