Pemerintah Provinsi Sulsel Raih WTP 10 Kali Berturut-turut

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 7 Juli 2020.

Terkini.id — Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 7 Juli 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD ini, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2019. Raihan ini menempatkan Sulsel menjadi Provinsi dengan raihan WTP ke-10 secara berturut-turut. 

“Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 telah masuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel, Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Wahyu Priono. 

Sementara itu Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah mengatakan, raihan ini menjadi bukti prestasi Sulsel yang dapat mempertahankan Opini WTP. 

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Sulawesi Selatan, masih dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan,” sebutnya. 

Menarik untuk Anda:

Sekaligus, laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019 ini menjadi gambaran bahwa masih terdapat catatan-catatan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi, baik terkait perencanaan penganggaran, maupun dalam penata-usahaan dan pertanggung jawaban serta pengelolaan barang milik daerah. 

Opini yang baru diterima menjadi tantangan ke depan agar bisa semakin disempurnakan sehingga target WTP Clean and Clear bisa diwujudkan kembali. Kemudian menyusun action plan atas berbagai rekomendasi saran yang bersifat koreksi terkait temuan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah TA 2019. Termasuk menuntaskan tindak lanjut temuan sebelumnya yang belum selesai. 

“Saya sangat berharap ke depan Pemerintah Sulsel Sulsel menjadi yang terdepan dalam penyelesaian tindak lanjut. Saya amanatkan khusus Inspektorat dan BKAD agar memaksimalkan tindak lanjut atas catatan BPK,” tegasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengingatkan kepada Gubernur Sulsel sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 320 Ayat 1 UUD Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

“Dengan dilampiri laporan keuangan yang telah periksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berkahir,” sebutnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019. 

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi

laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. 

LHP atas LKPD TA 2019 terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD TA 2019, LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-

undangan. 

Sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah

daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan peraturan perundang-

undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban/member

penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini. 

DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan menindaklanjuti temuan BPK antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pemprov Sulsel Gandeng PT IKI, Siapkan Kapal Fiber untuk Nelayan

Musda IJTI Sulsel, Jurnalis Televisi Diminta Ikut Edukasi Masyarakat

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar