Peminat Rekrutmen Sejuta Guru PPPK Sepi, Professor Zainuddin: Pemerintah Pusat Terkesan Melempar ke Daerah

Peminat Rekrutmen Sejuta Guru PPPK Sepi, Professor Zainuddin: Pemerintah Pusat Terkesan Melempar ke Daerah

FR
HZ
Fitrianna R
Hasbi Zainuddin

Tim Redaksi

Terkini.id, Jakarta – Bukan CPNS, tahun 2021 kabarnya pemerintah dalam hal ini Kemendikbud bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan siap mengangkat satu juta guru honorer menjadi PPPK. 

Sayangnya, rekrutmen satu juta guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2021 ini kurang peminat.

Padahal tidak hanya formasi, pemerintah juga telah menyiapkan anggarannya di APBN. Sementara tugas Pemda hanya mengajukan usulan kebutuhan formasi guru PPPK.

Terkait perealisasiannya, Profesor Zainuddin Maliki selaku anggota Komisi X DPR RI mengungkapkan bahwa hanya sebagian yang berminat.

Itu karena nyatanya Pemda lebih tertarik mengajukan usulan kebutuhan formasi guru CPNS. Namun, sayangnya tahun ini seluruh formasi guru CPNS justru dialihkan ke PPPK.

Baca Juga

“Kenapa minat Pemda kurang? Itu karena pemerintah pusat terkesan melempar ke daerah yang enggan memanfaatkan kuota PPPK itu,” jelas sang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini yang dilansir dari jpnn.com via pesan elektronik pada hari Sabtu, 13 Februari 2021.

Pemda, lanjutnya, beralasan tidak yakin semua beban gaji dan tunjangan akan dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Jadi, menurutnya pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK hanya bagus dari sisi kebijakan. Namun, tidak demikian dalam kenyataan—setidaknya, sampai detik ini.

“Memang bagus dengarnya karena baru pertama dalam sejarah ada rekrutmen satu juta guru PPPK. Angka yang sangat besar,” lanjutnya lagi. 

Dia mengingatkan agar negara menunjukkan kesungguhan yang besar dalam menangani masalah pendidikan. Karena jika saja amanah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas untuk menyediakan anggaran 20 persen dari APBN digarap dengan serius, maka berarti tersedia dana tidak kurang dari 500 triliun rupiah. 

Menurutnya, jikalau dana sebesar itu benar-benar dialokasikan untuk pendidikan, maka pemerintah bukan hanya akan mampu memberi gaji yang layak kepada seluruh guru honorer di Indonesia, tetapi juga sanggup menyelenggarakan pendidikan dengan guru-guru berkompeten dan berkesejahteraan yang baik di sekolah-sekolah dengan sarana serta prasarana berkualitas. 

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.