NETWORK
Terkini.id, Makassar – Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar Agung Wahyudi menyoroti wacana pemindahan ibukota negara yang akhir-akhir ini menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.
Tanggapan tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Media Promosindo dengan Tajuk “Efek Ekonomi Terhadap Perpindahan Ibukota”, Selasa, 15 Februari 2021.
“UU IKN ini minim partisipasi publik. Kita lihat juga terkesan sangat terburu-buru. Hanya 42 hari,” paparnya.
Menurutnya, rencana pemindahan Ibukota ini tidak memiliki legitimasi yang kuat. Selain rendahnya partisipasi publik juga karena tidak punya landasan hukum yang kuat.
“Saya baca pemindahan Ibukota ini tidak ada dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiona) 2020-2025 yang diatur dengan UU. Rencana ini datang dari pemerintah dengan Keputusan Presiden yang dikeluarkan sehingga secara legalitas juga berpotensi inkonstitusional,” terang Agung.
- Mahasiswa Palsukan Tanda Tangan Soal Gugatan UU IKN, Mahkamah Konstitusi Beri 2 Pilihan: Bagaimana?
- Mahkamah Konstitusi Temukan Pemalsuan Tanda Tangan Soal Gugatan UU IKN, Warganet: Mahasewa Apa Mahasiswa?
- MK Putuskan Gugatan UU IKN, Viktor Santoso: Ada Permohonan yang Tidak Terpenuhi
- Terbitkan PP Turunan UU IKN, Inilah Sumber Pendanaan IKN
- Firli Bahuri Tegaskan Dana IKN Tidak Boleh Dikorupsi Satu Rupiah pun, Netizen: Jangan Banyak Bacot! Tukang Obat juga Bisa
“Seharusnya keputusan presiden tidak berbeda dengan UU yang secara hirarki lebih di bawah,” sambungnya.
Sebelumnya, rencana pemindahan Ibukota Negara ini sudah ada sejak zaman Presiden Sukarno. Dan sampai saat ini belum terealisasi.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menganggap bahwa Ibukota Negara perlu segera dipindahkan menimbang kepadatan penduduk yang sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa khususnya di Jakarta.
“Tentu pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara tidak seperti lampu Aladdin, tetapi dilakukan secara bertahap dan dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melalui YouTube Parlemen Channel, dikutip pada Selasa (15/2/2022).
Selain itu, rencana pemindahan Ibukota Negara ini juga merupakan upaya pemerintah melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang selama ini terkesan sangat “Jawasentris”. []