Pemkot Makassar Abaikan Rekomendasi KASN, Lelang Jabatan Tetap Dilanjutkan

Terkini.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar mengabaikan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang meminta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kota Makassar dihentikan atau dibatalkan.

Plt Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat Kota Makassar Kadri mengatakan tetap akan melanjutkan lelang jabatan lowong tersebut. Ia mengatakan Pj Wali Kota Makassar dan wali kota terpilih sudah berkoordinasi.

“Semua sudah kita perbaiki, dan apa yang direkomendasikan KASN sudah dilakukan, artinya lelang jabatan ini tetap dilanjut,” kata Kadri, Jumat, 19 Februari 2021.

Baca Juga: Usung Tema ‘Makassar Recover’, Pemilihan Duta Bahasa Inggris Tingkat SMP...

Kadri mengatakan pendaftaran seleksi terbuka JPT pratama tersebut sudah ditutup dan sudah terdapat 17 pendaftar di 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebanyak 4 orang peserta, kata dia, dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat administrasi untuk melanjutkan seleksi 

Baca Juga: Bentuk Seribu Posko Covid-19, Wali Kota Makassar: Pekerjaan Terbesar Adalah...

Menurutnya, peserta yang gugur dalam seleksi administrasi merupakan ASN pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Sebab, belum memenuhi ketentuan lantaran tidak memiliki izin dari pimpinannya yakni Gubernur Nurdin Abdullah.

“Masalah administrasinya, seperti tidak mendapat persetujuan dari Gubernur dan belum dibuktikan, kan mereka dari provinsi,” ujarnya.

Sebelumnya, KASN telah menyurati Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin dengan Nomor B-690/KASN/02/3021 tentang rekomendasi penghentian/pembatalan pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Baca Juga: Plt Gubernur Apresiasi Inovasi Danny Pomanto Terkait Penanganan COVID-19, Sulap...

“Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami merekomendasikan kepada Saudara untuk menghentikan atau membatalkan pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dikarenakan terdapat data dan informasi tidak sesuai dangan peraturan perundangan serta tidak sesuai dengan ketentuan pada rekomendasi KASN Nomor. B-598/KASN/02/2021 tanggal 3 Februan 2021,” kata Agus Pramusinto, dalam suratnya.

Bagikan