Mitra Terkini
BPN: Tindak Lanjut MCP KPK
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Johanis Buapi mengapresiasi komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat administrasi pertanahan dan pelayanan publik di bidang pertanahan serta tata ruang.
Johanis mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan menjadi langkah awal yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam PKS dengan perangkat daerah terkait.
“Setelah melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan, nanti akan ditindaklanjuti juga dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara SKPD terkait dengan Kantor Pertanahan Kota Makassar,” ujar Johanis.
Ia menjelaskan, masing-masing PKS akan melibatkan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga kerja sama dapat dilaksanakan secara lebih teknis dan konkret.
- Kurangi Penggunaan Pasir Hingga 8 Persen, Kalla Beton Hadirkan Inovasi Waste Bata Ringan
- Mazda Kumala Resmi Hadirkan CX-30 CKD dan CX-5 Kuro di TSM Makassar
- Gus Kikin Terpilih Pimpin PBNU, Fadli Ananda: Kombinasi Pengusaha dan Pemimpin Umat
- Pegadaian Kanwil VI Sulselbarra Maluku Gelar Aksi Mengetuk Pintu Langit di 71 Cabang
- Halim dan Andi Tasmira, Dua Insan Kemenag Warnai Semarak Maulid Nabi di Desa Lembanna
Johanis juga menyebut penandatanganan nota kesepakatan dan PKS tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Menurutnya, pembahasan terkait langkah tersebut sebelumnya telah dilakukan dalam agenda MCP KPK pada 29 April 2026 di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
“Perlu kami laporkan ke Pak Wali Kota bahwa terkait dengan penandatanganan baik nota kesepakatan maupun perjanjian kerja sama ini adalah menindaklanjuti program MCP Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang dilakukan pada tanggal 29 April 2026 lalu di Aula Kantor Gubernur,” jelasnya.
Johanis berharap seluruh kesepakatan tersebut segera diimplementasikan sehingga memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pelayanan publik di Kota Makassar.
Ia menegaskan, meski Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal pemerintah pusat, tugas dan pelayanan yang dijalankan berada di wilayah Kota Makassar sehingga koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.