Pendamping Kota Makassar Dilaporkan Korupsi Dana PKH Presiden Jokowi

Korupsi dana pkh
Penerima manfaat dana PKH di Kota Makassar memberikan pengakuan dalam forum Warga Ta Bicara di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Penerima manfaat mengaku mendapat ancaman dan pemotongan hak

Terkini.id, Makassar – Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan dikorupsi oleh sejumlah oknum pendamping PKH di Kota Makassar. Jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 250 ribu per penerima manfaat.

Jika ditotalkan, jumlah dana PKH yang tidak sampai ke warga miskin diduga telah mencapai miliaran rupiah.

“Kasus ini sudah terjadi sejak awal PKH diluncurkan. Tapi penerima takut melapor,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Iskandar Lewa kepada wartawan, Sabtu 2 Maret 2019.

Program bantuan PKH adalah program lanjutan dari dana bantuan langsung tunai. Sejak tahun 2018, Presiden Jokowi mengubah nama program bantuan langsung tunai menjadi PKH.

Jumlah penerima manfaat PKH di Kota Makassar lebih 22 ribu orang. Tahun lalu jumlah anggaran yang dikucurkan berkisar Rp 33 miliar. Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 64 miliar.

Sejak dilantik sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Makassar, Iskandar mengaku selalu mendapatkan laporan dan pengaduan langsung dari warga miskin penerima manfaat. Uang yang seharusnya diterima tidak utuh.

“Bahkan ada yang mengaku tidak pernah mendapatkan dana. Padahal sudah lama terdaftar sebagai penerima. Miris, bantuan untuk orang miskin disunat,” keluh Iskandar.

Marwah, penerima manfaat dari Kelurahan Rappokalling mengungkapkan, warga tidak mau bicara karena mendapat ancaman.

“Kami khawatir kalau protes, nama kami akan dihapus dari daftar penerima manfaat,” ujar Marwah di Kantor Dinas Sosial Makassar.

Hal yang sama juga dirasakan Kartini, penerima manfaat dari lokasi yang sama. Menurut Kartini, selain ancaman, selama lima kali pencairan dana PKH, Kartini mengaku baru satu kali menerima uang.

“Jumlahnya pun hanya Rp 400 ribu,” katanya.

Marwah dan Kartini mengaku tidak tahu berapa jumlah dana yang seharusnya mereka terima. Karena semua administrasi dan kartu PKH dipegang oleh pendamping. Padahal, sesuai aturan, kartu PKH tidak boleh dipegang oleh pendamping.

“Kami hanya dipanggil jika ada informasi pencairan,” katanya.

Cara pemotongan Dana PKH

Laporan dan hasil verifikasi di lapangan oleh Dinas Sosial Makassar, pemotongan dana untuk warga miskin ini dilakukan dengan berbagai cara. Seperti alasan uang lelah bagi pendamping, dan sumbangan bencana alam.

“Ini tidak benar. Tidak boleh ada alasan apa pun untuk memotong hak warga miskin,” kata Iskandar.

Iskandar berjanji akan menuntaskan masalah ini. Karena tidak mau dituduh melakukan pembiaran.

“Saya juga tidak mau dituduh mengambil manfaat dari dana PKH,” ujarnya.

Menurut Iskandar, kasus ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar. Dinas Sosial sudah memberikan bukti rekaman video dan pernyataan tertulis dari beberapa penerima yang menyatakan dana PKH mereka dipotong oknum pendamping.

“Saya dan beberapa staf sudah memberi keterangan di polisi,” katanya.

Nama-nama pendamping yang diduga telah memotong hak warga miskin juga telah diserahkan ke polisi.

“Tidak semua pendamping jahat. Ada juga yang baik,” tambah Iskandar.

Berita Terkait
Komentar
Terkini