Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir. Hal itu lantaran terjadi pembengkakan biaya dari sebelumnya Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau Rp114,24 triliun.
Bukan cuma itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dianggap menyalahi janji dan komitmennya karena mengizinkan anggaran APBN digunakan untuk pembangunan kereta cepat tersebut.
Padahal, awalnya, Jokowi ingin proyek tersebut tidak memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, Jokowi memberikan izin dana APBN dipakai untuk mendukung pembangunan proyek tersebut, seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Staf khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk terganggu cash flow-nya karena pandemi Covid-19.
Lalu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) juga terganggu karena pandemi Covid-19. Sebab, KAI mengalami penurunan penumpang. Sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa dipersiapkan ketika perencanaan tanpa memperhitungkan akan adanya pandemi Covid-19.
Kemudian, pandemi membuat program-program PT Jasa Marga (Persero) Tbk terhambat. Terlebih, kapasitas tol tidak sama dengan yang sebelumnya, sehingga membuat Jasa Marga sedikit terhambat untuk menyetor dana. Demikian juga dengan PT Perkebunan Nusantara VIII.
“Jadi hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta api cepat tetap dapat berjalan dengan baik, kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan,” ujar Arya kepada wartawan, Minggu 10 Oktober 2021.
Arya menyebut, pendanaan dari pemerintah untuk kereta api cepat wajar juga dilakukan di hampir semua negara. Ia menyebut, progres pembangunan proyek yang telah mencapai hampir 80% perlu didukung dengan adanya suntikan dana dari pemerintah agar proyek tetap dapat berjalan dengan baik.
“Kita ingin supaya pembangunan tepat waktu,” ujar Arya.
Netizen Singgung Menteri Jonan
Sejak awal proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta dibangun, memang banyak dikiritik. Sejumlah pihak proyek tersebut tidak melalui uji kelayakan dan perencanaannya tidak matang.
Bahkan, Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan disebut sebut menolak proyek kereta cepat. Dia bahkan tidak hadir saat ground breaking proyek, dan belum memberikan izin.
Kepada media, pada 2016 silam, Jonan mengaku tidak datang karena sedang menyelesaikan perjanjian konsesi kereta cepat. Dia juga masih menyelesaikan izin pembangunan kereta cepat.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.