Pengamat : Jokowi Harus Muncul ke Media dan Rakyat Untuk Klarifikasi Tuduhan Keinginan Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Terkini.id, Jakarta – Sebagai tanggapan terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Presiden Jokowi harus memberikan klarifikasi ke masyarakat.

Ujang berpendapat Jokowi perlu menertibkan beberapa partai koalisi yang mendukung pemilu ditunda.

“Jokowi harus muncul ke media dan rakyat untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dia punya keinginan memperpanjang masa jabatan presiden. Tertibkan diri sendiri dan kelompoknya. Lalu tertibkan juga partai partai koalisi yang mendukung pemilu ditunda,” kata Ujang seperti yang dikutip dari Kompascom. Jumat, 4 Maret 2022.

Jokowi juga harus menertibkan lingkaran dalam di Istana Kepresidenan, menurut Ujang. Pasalnya, ada kekhawatiran perdebatan penundaan pilkada dikelola melalui kalangan Istana Kepresidenan.

Salah satu kekhwatiran yang terjadi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, diklaim telah mengundang salah satu ketua umum partai politik untuk membahas penundaan pemilu dan mendukung rencana tersebut.

Menurut Ujang, Jokowi tidak perlu mengajak mitra koalisi untuk mengambil sikap yang sama dalam debat penundaan pilkada.

“Karena bagaimanapun penundaan pemiluitu takperludan wacananya segera diakhiri,” ujarnya.

Keberadaan parpol dalam koalisi pemerintahan yang menyuarakan perdebatan itu dinilai hanya sebatas pemaksaan kehendak kelompok.

Alhasil, kata Ujang, wajar jika beberapa partai koalisi yang berkuasa, seperti PDI-P, benar-benar menolak wacana (PDI-P).

Penolakan partai koalisi didasarkan pada keyakinan bahwa pembahasan penundaan pemilu jelas melanggar hukum tata negara, yang mengharuskan pemilu diadakan setiap lima tahun sekali.

“Perpecahan sikap partai partai koalisi terhadap penundaan pemilu yangberujung pada akan adanya perpanjangan masa jabatan presiden,itu karena pemaksaan kehendak dan membagal konstitusi,” tutur Ujang.

Terakhir, Ujang menegaskan bahwa konstitusi harus diikuti oleh Presiden Jokowi, kalangan Istana, dan partai koalisi.

Rakyat akan menggunakan kedaulatan tertingginya untuk menghentikan pemerintahan jika tetap ingin menunda pemilihan.

“Pemilu 2024 haru jalan. Presiden dan partaikoalisiharus taat konstitusi.Jika mereka main-main dan ingin menunda pemilu dengan amendemen, maka rakyat yang menghentikan mereka,” jelasnya.

Diketahui, hingga kini Presiden Jokowi belum mengumumkan sikapnya atau respons terhadap wacana penundaan pemilu yang digagas oleh sejumlah ketum partai politik koalisi pemerintah, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.

Di sisi lain, PDI-P melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Hasto pun menilai, ada orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang tidak memahami kehendak Jokowi. Jokowi, kata Hasto, sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

 “Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi sehingga tidak perlu repot-repot melakukan investigasi karena (yang ada) di sekitar Presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari Presiden,” kata Hasto dalam acara rilis Lembaga Survei Indonesia, Kamis, 3 Maret 2022.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.