Pengurus PII Cabang DKI Jakarta Resmi Dilantik

Terkini.id, Jakarta – Rabu 28 April 2021, bertempat di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta diselenggarakan pelantikan dan pengukuhan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021-2024.

Acara dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ir. A Riza Patria, MM selaku Dewan Pembina Pengurus Wilayah PII Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu juga hadir Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia, Dr. Ir. Heru Dewanto, ST., M.Sc.(Eng), IPU., ASEAN Eng., ACPE, jajaran pengurus pusat PII, pengurus wilayah dan cabang Pesatuan Insinyur Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: BKS PII Gelar Wawancara IPM, Ir Habibie: Remunerasi Insinyur Masih...

Ketua Pengurus Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Ir. Priyatno Bambang Hernowo, ST.,MM.,IPU.,AER menyampaikan dalam sambutannya bahwa pelantikan dan pengukuhan PW PII DKI Jakarta masa bakti 2021-2024 ini merupakan sebuah momen bersejarah bagi organisasi Persatuan Insinyur Indonesia. 

“Bermula pada hari Minggu, 28 Maret 2021 berlokasi di Hotel Royal Kuningan Jakarta adalah dilaksanakannya Musyawarah Wilayah PII dengan terbentuknya organisasi PII di tingkat Wilayah DKI Jakarta. Hasil Musyawarah Wilayah PII Provinsi DKI Jakarta tersebut adalah terbentuknya kepengurusan Wilayah PII Provinsi DKI Jakarta periode 2021-2024,” ujarnya.

Baca Juga: BKS PII Kembali Gelar Wawancara Teknis Insinyur Profesional Madya Sipil

“Musyawarah Wilayah PII di Provinsi DKI ini adalah Musyawarah Wilayah PII yang pertama kali dilakukan untuk Wilayah Provinsi DKI sejak berdirinya Organisasi PII yaitu tahun 1952,” sambungnya.

Pembentukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang PII Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari dorongan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia dalam upaya berikhtiar dan berkontribusi membangun Jakarta dengan skema kolaborasi dan integrasi bersama para Insinyur Indonesia yang berada di wilayah ibukota Jakarta. 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 10 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran Pasal 17 bahwa setiap Insinyur yang akan melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI). 

Baca Juga: Angkat Topik Desain dan Teknologi Jembatan Terkini di Dunia, BKS...

“Ini selaras dengan amanat UU Registrasi Insinyur dilakukan oleh PII serta Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) dikeluarkan oleh PII,” tuturnya.

Oleh karenanya diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi antara PII dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan pembangunan Kota Jakarta yang berlandaskan pada semangat memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan pelindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di wilayah DKI Jakarta.

Maka, kata Priyatno, salah satu agenda yang patut dibangun adalah memastikan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, pegawai di BUMD dan tenaga ahli atau tenaga profesional yang melakukan praktik keinsinyuran, baik insinyur hayati maupun non-hayati harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).

“Kerja-kerja keinsinyuran secara terkini akan memberikan alternatif solusi atas beberapa persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan ini merupakan salah satu misi dari Persatuan Insinyur Indonesia yang secara proaktif menyampaikan hal-hal berdasarkan pada keilmuan insinyur dan praktek keinsinyuran, menjadi salah satu inovasi solusi bagi penyelesaian masalah di wilayah DKI Jakarta,” ujarnya.

Ir. Priyatno Bambang mengungkapkan, beberapa hal yang dapat dikolaborasikan antara PW PII DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

a. Inovasi Teknologi Rekayasa Karakteristik Udara. Cluster penularan Covid-19 dalam network graph menunjukkan penularan melalui udara, dimana udara sebagai bentuk material memiliki karakteristik. Rekayasa karakteristik udara dapat menurunkan potensi penularan, karena droplet berkadar virus yang tersebar di udara dapat dikelola sehingga tidak terjadi perpindahan virus. Ini masih tahap “beta” dalam pengembangannya. 

b. Implementasi Konsep Sponge City. Data 2013-2020 menunjukan bahwa 2013-2020 terjadi banjir dengan intensitas yang berbeda. Konsep “sponge city” memberikan pendekatan secara holistic dalam penanganan sumber daya air, sebagai kelanjutan inisiatif vertical drainage. Poinnya adalah menyimpan ketika berlebih dan menyalurkan ketika kurang (sebagai air baku ataupun irigasi).

c. Inovasi Rekayasa Ekosistem Perikanan. Keaneragaman produksi perikanan, pembudidayaan adalah kerja keinsinyuran hayati. Potensi perairan di Kepulauan Seribu dapat dikembangkan dengan perekayasaan ekosistem dan pembudidayaan perikanan untuk kepentingan warga maupun orientasi pasar. 

d. Standarisasi Proteksi Kebakaran. Salah satu sebab terjadinya kebakaran adalah kualitas material kelistrikan yang tidak standar, kerja insinyur memberikan proteksi atas kemungkinan-kemungkinan  kebakaran yang terjadi.

e. Optimisasi Smart Traffic Light System. Kemacetan Jakarta mengalami perbaikan dalam tahun-tahun terakhir, dengan bergesernya tren masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi menjadi masyarakat yang menggunakan transportasi massal seperti Bus Trans Jakarta, MRT, LRT, Jak Linko dll sehingga congestion yang terjadi dapat dikurangi dengan penerapan smart traffic light system yang mengatur berdasarkan kepadatan traffic.

Sementara itu, salah satu pengurus pusat PII, Dr. Ir. Sapri Pamulu, M.Eng.PM., M.ASCE. menyatakan salut atas kolaborasi ini dan berharap banyak akan kolaborasi antara PW PII dan Pemprov DKI terutama STRI (Surat Tanda Registrasi Insinyur) sebagai syarat untuk memperoleh IPTB di Pemprov DKI Jakarta. 

“Izin Pelaku Teknis Bangunan yang disingkat IPTB itu adalah izin yang harus dimiliki seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengkajian teknis bangunan di Jakarta,” ungkap Ir. Sapri.

“Ini merupakan terobosan dimana Pemprov DKI Jakarta merupakan Pemprov Pertama di Indonesia yang mensyaratkan setiap Insinyur yang akan melakukan praktik keinsinyuran di Jakarta harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI). Semoga kolaborasi ini berlanjut dengan pemprov lainnya di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Bagikan