Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar menerima laporan ihwal pengisian kekosongan jabatan yang dilakukan Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin sarat dengan kepentingan politik.
Penggantian jabatan jelang Pilkada 2020 dinilai tak etis dan mengundang kecurigaan publik.
Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari mengatakan telah melayangkan undangan terhadap pemerintah kota untuk klarifikasi, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi.
“Jam 10 kita agendakan untuk klarifikasi dengan Pj Wali Kota Makassar. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Pj Wali Kota Makassar,” kata Nursari, Senin, 7 September 2020.
Nursari menduga tak adanya konfirmasi dari Pj Wali Kota lantaran ada kegiatan sosialisasi ihwal penanganan Covid-19 di Balai Kota.
- Paskibraka Harus Menjadi Simbol Persatuan, Bukan Ruang Diskriminasi
- Rayakan 40 Tahun Kebersamaan, SMADA 86 Juara Fashion Karnaval TSN II
- Kenaikan Biaya Umrah 2026 Seperti Tsunami: Harga Naik Drastis Jelang Keberangkatan Juli-Agustus
- BCA Pastikan Tidak Ada Kebocoran Data Nasabah, Imbau Waspada Modus Penipuan
- Paripurna Hak Angket DPRD Gowa Digelar Senin 25 Mei, Dukungan 40 Legislator Menguat
“Saya akan konfirmasi langsung ke beliau,” kata dia.
Kendati begitu, Nursari berharap Pj Wali Kota memberikan konfirmasi terkait adanya laporan tersebut.
Ia mengatakan, akan menunggu klarifikasi dari Rudy Djamaluddin hingga malam.
“Bisa sampai malam kami menunggu untuk memberikan keterangan terkait laporan tersebut,” ungkapnya.
Namun bila tetap tak ada konfirmasi hingga batas waktu yang ditentukan, Nursari mengatakan akan membuat kajian terkait dengan laporan tersebut.
“Kalau tidak hadir sama halnya dia melewatkan haknya untuk memberi klarifikasi,” pungkasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.