Terkini.id, Makassar – Di tengah ancaman Omicron, varian baru Covid-19, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Kasrudi meminta ketegasan pemerintah kota dengan mencabut izin pelaku usaha yang kedapatan melanggar aturan.
Kendati belum ada warga Makassar yang terpapar varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau Omicron, namun sudah terdeteksi masuk di Indonesia.
Sebab itu, ia meminta pemerintah kota bergerak cepat dan tegas dalam mengantisipasi penularan Covid-19.
Malam pergantian tahun, kata dia, merupakan waktu paling berisiko lantaran besar potensi orang berkerumun.
“Sebentar diberi sanksi, beri permohonan maaf, buka lagi. Harus betul-betul berat. Kalau langgar tutup saja dan tidak dibiarkan buat usaha,” kata Kasrudi, Kamis, 30 Desember 2021.
- 11 Ruas Jalan Ditutup pada Pergantian Tahun di Kota Makassar
- Yasir Machmud Semangati Karyawan PT SCI di Akhir Tahun 2021
- Menyambut Pergantian Tahun dan Hari Ibu, Kohati HMI Gowa Raya Adakan Dialog Keperempuanan
- Berikut 13 Titik Pengalihan Arus Lalu Lintas Saat Malam Pergantian Tahun di Jakarta
- Pergantian Tahun, Ada ‘A Night in Morocco’ di Four Points by Sheraton Makassar
Sikap tegas pemerintah, kata dia, sangat penting dalam mencegah gelombang Covid-19 varian baru.
“Jangan sampai gara-gara kegiatan tahun baru menimbulkan efek yang cukup besar. Karena kalau terjadi PPKM selanjutnya semuanya berdampak terhadap pembangunan dan aktifitas masyarakat. Perlu diingatkan pengusaha,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Wahab Tahir meminta Pemerintah Kota Makassar tak tebang pilih dalam menutup sejumlah sektor wisata di Kota Makassar pada malam tahun baru.
Beberapa tempat usaha, kata dia, kerap luput dari pantauan pemerintah kota. Pasalnya, ada kekhawatiran euforia tahun baru membawa bencana di Kota Makassar.
“Semua harus ditutup, supaya tempat-tempat yang lain juga punya rasa keadilan. Jangan kemudian tempat-tempat wisata yang menimbulkan kerumunan itu yang ditutup tapi areal-areal bisnis yang kemudian bisa menimbulkan kerumunan tidak dilakukan pembatasan,” tutur Wahab.
Wahab menilai kebijakan harus mengacu azas keadilan dan tidak tebang pilih. Wahab meyakini pemerintah bisa mengedepankan hal ini.
“Kita mohon agar taat dan tidak tebang pilih, kita percayalah kemampuan pemerintahan dalam mengelola masyarakatnya dengan baik,” ucapnya.
Terlebih, kata dia, pemerintah kota melibatkan TNI-Polri dan seluruh pihak terkait untuk mencegah adanya kerumunan orang.
Wahab juga meminta pemerintah mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 pasca-tahun baru 2022 mendatang.
“Kita berharap gelombang tsunami Omicron ini tidak terjadi. Kita berdoa saja,” tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
