Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Mantan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto angkat bicara perihal mutasi Kepala Sekolah SD yang menjadi perbincangan publik beberapa hari terakhir setelah Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyinggung hal tersebut pada pelantikan Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb di Halaman Balai Kota, Senin, 13 Mei 2019.
Danny, sapaannya, membela diri dengan menyebut lebih tahu ihwal mutasi tersebut. Kendati begitu, Danny pun mengakui soal prestasi Kepala Sekolah tersebut.
Hanya saja, Danny punya pertimbangan lain yang menurutnya sudah benar dan tak menyalahi prosedur. Ia menilai mutasi tersebut mesti ia tempuh untuk menyegarkan pemerintahan.
“Berprestasi, tapi korup, yang mana mau dipilih, mau tetap korup atau berprestasi. Banyak yang berprestasi, tapi integritasnya tidak jelas,” kata Danny kepada terkini.id, Selasa, 14 Maret 2019.
Selain itu, Danny menilai pembahasan mutasi pada prosesi pelantikan Pj Wali Kota kemarin merupakan sesuatu yang tidak wajar.
- Sempat Protes ke PLN, Danny Kini Apresiasi Upaya PLN Memulihkan Kelistrikan Sulsel
- Danny Pomanto Jadi Pembicara Soal Smart City, Berikut Jadwalnya
- Perdebatan Soal Lingkungan Penuh Sarkasme, Danny Pomanto Singgung RTH dan Fasum-Fasos Pihak Ketiga
- Tutupi Keberhasilan Danny, Tokoh Masyarakat Katimbang Sebut Mampu Bedakan Fitnah dan Fakta
- Demi Menangkan ADAMA', Warga Bergiliran Siapkan Lokasi Kampanye
“Saya kira agak tidak produktif menyinggung itu karena kami yang lebih tahu. Mutasi yang kami yang lakukan hasilnya Makassar nomor satu di Indonesia,” ujar Danny.
Gubernur: Mutasi berdasarkan kompetensi
Sebelumnya, Gubernur Nurdin Abdullah menegaskan bahwa mutasi harus berdasarkan kompetensi, bukan menyoal suka dan tak suka.
“Saya melihat pada mutasi yang baru-baru ini di Makassar, ada sembilan Kepala Sekolah SD yang bagus. Mereka punya Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan digantikan orang yang tidak memenuhi syarat,” terangnya.
Menurut Gubernur Nurdin, mutasi hanya boleh dilakukan dengan menempatkan orang-orang yang memiliki komptensi di bidangnya.
“Bukan tidak boleh memutasi, tapi kita harus meluruskan aturan serta menempatkan orang-orang yang tidak punya kepentingan. Kalau menempatkan orang yang punya kepentingan, maka organisasi kepemerintahan pasti akan pincang,” tutup Nurdin.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.