Perubahan OPD Lingkup Pemprov Sulsel, DPRD Akan Lakukan Perubahan DPA

Terkini.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel akan merubah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hal itu menyusul adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Sejumlah OPD dilebur menjadi satu, dengan alasan efisiensi.

Hanya saja, Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah lambat mengisi pejabat pada OPD baru tersebut, termasuk persoalan anggarannya, sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulsel 2020 sudah disahkan sejak November 2019.

Sehingga DPRD harus melakukan perubahan parsial atau perubahan terbatas atas APBD 2020 yang ada.

“Dengan kondisi sekarang, artinya DPA harus berubah, karena KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Platform Prioritas Anggaran Sementara) disusun berdasarkan OPD lama,” kata Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle.

Perubahan OPD sudah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah dibuat peraturan daerahnya di DPRD yang tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Akan kita minta dalam waktu dekat. Akan kita dorong secepatnya. Karena ini tahun anggaran baru, akan berpengaruh pada serapan anggaran. Cukup tahun 2019 jadi pengalaman berharga, banyak anggaran yang disetujui, tapi serapan anggaran sangat rendah. Yang dirugikan rakyat. Jadi harus segera dilantik segera,” ujar Politisi Partai Demokrat ini.

Sejauh ini masih ada OPD baru yang belum dilantik, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.