Pj Wali Kota Makassar Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis

Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin

Terkini.id, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menghindari terlibat politik praktis menjelang pemilihan wali kota atau Pilwali.

“Tidak ada toleransi bagi ASN kota Makassar yang mau bermain-main dengan netralitas,” kata Rudy, Kamis, 2 Juli 2020.

Rudy mengatakan dirinya sudah menyampaikan hal tersebut terhadap semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Asisten, dan Sekertaris Daerah.

“Saya bilang tolong jaga perilaku,” tegasnya.

Ia meminta kata ‘netralitas’ bukan hanya diucapkan di mulut tetapi tidak nyata di lapangan.

Menarik untuk Anda:

Rudy mengatakan bahwa begitu ada fakta bahwa ada ASN tidak netral maka dirinya langsung akan melakukan evaluasi.

“Saya akan memimpin Kota Makassar senetral mungkin tanpa dipengaruhi oleh A, B, C, dan D,” ungkapnya.

Menurutnya, pelanggaran terhadap netralitas akan langsung berhadapan dengan Undang-undang, bukan melalui Perwali lagi.

“Saya ingin memastikan pemerintahan berjalan dan melaksanakan Pilwali sampai terpilihnya wali kota definitif,” pungkasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Ancaman terhadap ASN yang melanggar pun cukup tegas. Berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Sementara dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 disebutkan jika PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan ASN tidak boleh terlibat di semua tahapan pemilu.

Mekanisme pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas didasarkan pada rekomendasi dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) kabupaten atau kota. S

Setelah ada rekomendasi tersebut, Komisi ASN akan mengeluarkan rekomendasi mengikat kepada pejabat penilai kepegawaian.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Bahas UMKM di Masa Pandemi, Makassar Digital Valley Gelar Communivation

Mantan Wakil Bupati Soppeng 2010-2015 Tutup Usia

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar