Politik, Antara ‘Nilai dan Fakta’

POLITIK adalah nilai dan di dalamnya terkandung kebenaran, itulah yang termuat di dalam berbagai kebijakan, apakah Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan turunannya ke bawah.

Nilai itu termaktub juga di dalam etika yang dalam dunia politik kedua-duanya digunakan untuk mengatur, mengendalikan serta menuntun perilaku manusia dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, mengurus negara dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kalau politik itu nilai, artinya politik itu kebenaran dan inilah yang dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, khususnya di dalam rumpun ilmu Sosial dan politik.

Jadi orang yang belajar ilmu politik adalah mereka yang mempelajari kebenaran, bagaimana kekuasaan dikelola secara benar, bagaimana pemerintahan dilaksanakan dengan baik dan bagaimana mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang benar pula.

Mungkin Anda menyukai ini:

Politik sebagai sebuah nilai, orientasinya lebih kepada ide, gagasan, bisa berwujud (tengible) bisa juga tidak berwujud (intangible), dua-duanya mengandung kebenaran, tentu dalam ragam perspektif.

Baca Juga: Romo Benny: Ruang Demokrasi Tanpa Gagasan Memunculkan Pemimpin yang Kerdil,...

Sejatinya politik sebagai sebuah nilai, juga sekaligus sebagai fakta, artinya nilai-nilai kebenaran yang etis dan bermoral juga terpancar dalam realitas politik. Namun kenyataannya tidaklah demikian, politik sebagai sebuah fakta acapkali dimaknai sebagai kekuatan, kemenangan, dan bahkan kecurangan.

Fakta politik, betapapun juga sudah terkontaminasi dengan berbagai keinginan, harapan dan kepentingan yang bisa objektif dan bisa pula subjektif, tergantung pada manusianya yang dalam konteks Pilpres, pilkada dan pemilihan legislatif sangat tergantung pada hasrat berbasis kepentingan peribadi dan golongan dan dalam konteks internasional tergantung kepada kepentingan nasional masing-masing negara.

Pilkada Serentak

Pilkada serentak akhirnya semakin jelas pelaksanaannya dimana sebelumnya masih samar-samar, apakah dilaksanakan, diundur atau seperti apa kebijakannya di tengah pandemi covid 19.

Baca Juga: Tagar ‘Tenggelamkan Gerindra’ Trending di Twitter, Ini Awal Mulanya

Pilkada serentak pada akhirnya akan dilaksanakan pada desember 2020 di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 27 kota.

Pilkada serentak ini dilaksanakan di daerah yang masa jabatannya berakhir 2021 dan tentu ini merupakan bagian dari upaya memilih pemimpin di daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan azas desentralisasi seperti tertuang di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah selanjutnya secara tehnis diatur di dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada serentak Tahun 2020.

Pilkada serentak atau apapun namanya, di dalamnya terkandung nilai yang tertuang di dalam Undang-undang, peraturan Pemerintah dan tentu saja termaktub pula etika yang bersumber dari nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kearifan lokal yang menuntun dan mengendalikan, baik penyelenggara, maupun peserta pilkada dan masyarakat secara umum.

Kalau nilai-nilai ini dilaksanakan dengan baik, maka pastilah akan melahirkan pemimpin yang baik, sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

Namun sebaliknya jika pilkada dilaksanakan tanpa nilai pastilah akan melahirkan pemimpin yang jauh dari eskpektasi masyarakat.

Amir Muhiddin adalah Dosen Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar

Bagikan