Politikus PDIP Bantah Gatot Dicopot dari Panglima TNI Gegara Putar Film PKI

Mantan Panglima TNI Jend (Purn) Gatot Nurmantyo. (Foto: Hidayatullah)

Terkini.id, Jakarta – Politikus PDIP, Effendi Simbolon pun membantah pernyataan Gatot Nurmantyo soal dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI gegara putar film G30S/PKI.

Ia mengatakan pergantian pucuk pimpinan TNI merupakan hal yang wajar. Apalagi saat itu, kata Effendi, Gatot memasuki masa purnabakti.

“Enggaklah, enggaklah, kitakan enggak punya penilaian yang subjektif seperti itu, bahwa beliau proses pergantian, proses pergantian itukan proses memang hal yang lumrah karena sudah memasuki masa jelang masa purnabakti ya,” kata Effendi, Rabu 23 September 2020 seperti dikutip dari detikcom.

Ia pun meminta agar partainya PDIP tak dikait-kaitkan terkait hal itu. Menurutnya, tak ada politikus partainya yang memberikan informasi perihal pergantian itu kepada Gatot.

“Ya kita setahu saya tidak ada seperti itu,” ujar Effendi.

Menarik untuk Anda:

Dia menilai, perintah menonton film G30S/PKI memang tak seharusnya dilakukan lantaran tidak ada kewajiban bagi TNI, Polri maupun aparatur sipil negara (ASN) untuk menonton film tersebut.

“Tapi logikanya memang tidak juga harus diwajibkan untuk seluruh TNI, Polri, ASN, untuk mereferensi tunggal itu ya,” ujarnya.

Menurutnya, tak seharusnya film tersebut dijadikan sebagai referensi tunggal antikomunisme. Mengingat, setiap orang memiliki tafsir masing-masing kala menonton film G30S/PKI.

“Kan yang kita masalahkan kan itu jangan dijadikan referensi tunggal, kan tafsirnyakan terlalu multitafsir orang menonton film itu,” ujar Effendi.

“Tapi bahwa fakta ada gerakan G30-S, bahwa ada gerakan PKI, ada gerakan yang berlawan dengan ideologi negara itu iya, tapi tidak kemudian rujuknya ke satu film itu,” sambungnya.

Sebelumnya, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membeberkan peristiwa 2017 silam, saat dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI.

Gatot mengungkapkan, ia harusnya masih menjabat di TNI sampai masa pensiunnya berakhir, yakni akhir Maret 2018.

Namun secara tiba-tiba, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Gatot dengan mengirim surat ke pimpinan DPR.

Jokowi meminta Gatot diganti oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. Mutasi terakhir yang diteken Gatot pun akhirnya dibatalkan oleh Hadi Tjahjanto.

Menurut Gatot, penggantian posisi pucuk pimpinan TNI tersebut terjadi lantaran dia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada 2017. Keputusan Gatot kala itu memang mengagetkan banyak pihak.

“Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja PDIP. ‘Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti’. Saya bilang terima kasih, justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti,” kata Gatot lewat akun channel Youtube Hersubeno Arief, dikutip Republika, Selasa 22 September 2020.

Gatot juga mengungkapkan, kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia bukan hal yang tak mungkin.

Ia mengamati, PKI gaya baru bangkit sejak 2008 ketika seluruh mata pelajaran di sekolah menghapuskan sejarah kelam tentang peristiwa G30S/PKI.

Menurut dia, hal itu menandakan memang gerakan tersebut tidak bisa dilihat bentuknya, tapi dapat dirasakan. Karena itu, Gatot sejak menjabat sebagai Panglima Kostrad pada 2013-2014 kerap mengisi kuliah umum di berbagai kampus untuk melawan gerakan PKI gaya baru.

“Ini suatu hal yang sangat berbahaya, karena kalau yang paling unit kecil adalah kelas 6 SD maka ditambah taruhlah sekarang ini maka mereka semua yang duduk di universitas tidak pernah mengenyam pelajaran tersebut sehingga pada 2017 kita sama-sama ingat, generasi muda 90 persen lebih tidak percaya adanya PKI maka dengan data-data yang ada pertama kali saya menjabat Pangkostrad saya beranikan untuk kuliah umum proxy war di Universitas Indonesia,” kata Gatot.

Dia melanjutkan, gerakan PKI gaya baru semakin nyata saat ini lantaran berhasil mengganti Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni.

Padahal, menurut Gatot, Pancasila pada 1 Juni ini adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan Bung Karno.

Gatot mengatakan, diusulkannya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini prosesnya dihentikan, bukan dicabut juga menandakan adanya kekuatan yang ingin mengganti Pancasila.

“Maka mereka sudah investasi lebih dulu, jadi mereka secara tidak langsung hampir seluruh bangsa memperingati Hari Pancasila pada 1 Juni. Dan lebih lanjut lagi adanya RUU HIP,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pasca Tertutup Longsor, Jalur Darat Majene-Mamuju Dibuka

Denise Chariesta Kritik Keras Peramal: Itu Musyrik Tidak Percaya Tuhan, Harus Dimusnahkan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar