Masuk

Surya Paloh: Reshuffle Kabinet Tidak Perlu Dilakukan Jika Tidak Urgen

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tanggapi isu perombakan cabinet. Isu Perombakan atau reshuffle kabinet disebut-sebut akan dilakukan pada awal November 2021.

Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh menilai reshuffle tidak perlu dilakukan jika tidak urgen.

Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh usai Workshop Nasional Anggota Fraksi NasDem DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 28 Oktober 2021.

Baca Juga: Kantor DPW NasDem Dilempar Telur Busuk Saat Anies di Aceh, PKS: Harus Diusut

“Hak prerogatif presiden pasti ya. Tapi saya rasa, kalau nggak penting-penting amat, untuk apa reshuffle,” kata Surya Paloh.

Kemudian Surya Paloh memberikan tanggapan terkait kegiatan workshop, Ia meyakini akan ada hasil positif yang didapat. Dia mengingatkan betapa pentingnya konsolidasi internal agar mesin partai tetap hidup.

“Saya sudah berulang kali mengingatkan, kalau partai, sudah selesai musim pemilu itu sudah dengan tahapan konsolidasi. Jadi nggak bisa dia hanya menunggu di ujung ya. Bagaimana pun juga kerja dan mesin partai itu harus tetap hidup, nggak boleh tertidurkan,” tutur Surya Paloh.

Baca Juga: Panglima TNI Minta Hukuman Tegas Soal Mayor Paspampres Pemerkosa Perwira Muda Kostrad

Selanjutnya, kembali ke isu reshuffle. Reshuffle kabinet yang sebelumnya disebut bakal digelar akhir September 2021 tidak terbukti. Kini isunya, reshuffle bakal dilakukan bersamaan dengan pergantian Panglima TNI.

Setelah tidak ada pengumuman pada akhir September, reshuffle disebut akan dilakukan pada awal November 2021. Lalu, apa kaitannya dengan penggantian Panglima TNI?, dilansir dari Detikcom.

Seperti yang diketahui bahwa Panglima TNI saat ini, Marsekal Hadi Tjahjanto, akan memasuki masa pensiun pada 8 November.

Isu reshuffle sendiri semakin kuat karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menko PMK Muhadjir Effendy. Sebab, pos Menko PMK dikabarkan menjadi salah satu opsi untuk diberikan ke PAN.

Baca Juga: Istri Prajurit Melapor ke Panglima TNI: Suami Saya KDRT, Selingkuh dan Telantarkan Keluarga

Diketahui, PAN kini sudah menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah. Masuknya PAN ke koalisi Jokowi diyakini tidak ‘gratis’. Ada jatah yang harus diberikan ke PAN, yang tak lain adalah posisi menteri.