PP Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Untuk Vape, Ini Tanggapan MUI

Vape
Rokok elektrik atau Vape. (Foto: ist)

Terkini.id, Jakarta – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram untuk rokok elektrik yang biasa disebut Vape. Terkait fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku tak ingin terlibat dalam fatwa itu.

Kendati demikian Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid mengatakan menghargai keputusan dari salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Phaknya juga menyerahkan sepenuhnya kewenangan fatwa haram itu kepada PP Muhammadiyah.

“Ya MUI menghargai putusan fatwa tersebut,” ujar Zainut, seperti dilansir dari Suara, Sabtu, 25 Januari 2020.

MUI, kata Zainut, meyakini bahwa Muhammadiyah memiliki dalil atau hujah yang kuat untuk menetapkan keputusan fatwa haram bagi vape.

Menarik untuk Anda:

Maka dari itu, Wakil Menteri Agama ini menyerahkan secara penuh penetapan fatwa tersebut kepada PP Muhammadiyah.

Zainut Tauhid juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum melakukan kajian terkait vape lantaran belum ada permintaan dari masyarakat untuk mengharamkan rokok elektrik ini.

“Kami mengapresiasi akan hal [fatwa] itu. Silakan masyarakat untuk bisa mengikuti. Fatwa itu yang meyakini jadi sebuah yang baik bila diikuti,” ujar Zainut.

“MUI juga belum akan melakukan kajian akan fatwa haram vape. Bahkan, belum ada agenda untuk membahasnya,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan rokok elektronik atau yang biasa disebut dengan nama Vape. Menurut Majelis Tarjih dan Tarjid PP Muhammadiyah, Vape hukumnya haram.

“Merokok e-cigarette hukumnya adalah haram sebagaimana rokok konvensional,” demikian keterangan tertulis Majelis Tarjih dan Tarjid PP Muhammadiyah, seperti dilansir dari Detik, Jumat, 24 Januari 2020.

Fatwa tersebut diputuskan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang Hukum Merokok e-Cigarette pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta.

Fatwa itu untuk mempertegas fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Hukum Merokok dan meneguhkan posisi Muhammadiyah terhadap rokok.

“Tren penggunaan vape yang begitu mengkhawatirkan di mana anak-anak dan remaja mulai menjadi perokok vape,” tulis keterangan resmi Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.

“Kemudian mendorong Majelis Tarjih PP Muhammadiyah kembali mengambil tindakan yang cepat untuk mengantisipasi hal ini dengan mengeluarkan fatwa,” sambungnya.

Fatwa tersebut menyebutkan bahwa merokok e-cigarette hukumnya haram sebagaimana rokok konvensional karena merokok e-cigarette termasuk kategori perbuatan mengonsumsi khaba’is (merusak/membahayakan), perbuatan merokok e-cigarette mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan (Q.S. al Baqarah 2:195 dan Q.S. an Nisa 4:29).

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pengusaha Minta Pemerintah Beri Subsidi Gaji ke Karyawan Mal

NU: Lebih Baik Dana Pilkada Digunakan untuk Layanan Kesehatan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar