Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Sebentar saya temui pejabat Dinas Pendidikan,” kata Prof Rudy usai menggelar rapat bersama tim Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, di Balai Kota Makassar, Kamis 9 Juli 2020.
Dia meminta Dinas Pendidikan menelusuri oknum-oknum yang menyebabkan masalah PPDB. Terutama kecurangan pada saat perubahan data siswa baru.
“Kita harus benahi, hak masyarakat haru diberi. Jangan sampai ada manipulasi. Kita akan beri sanksi tegas semua yang terlibat. Terutama aparat pemerintahan,” katanya.
Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Subhan Joer meminta Dinas Pendidikan membentuk tim khusus, untuk mengawasi jalannya PPDB.
- Arodian Molis Buka Showroom di Gowa, Tawarkan Motor Listrik Roda Tiga yang Hemat Biaya 4 Kali Lipat
- Ngaku Rumah Digeledah dan Anak Diancam Diseret Kasus PBG Gowa, Saksi Minta Perlindungan Kapolri dan DPR RI
- Temui Gubernur Sulsel, IAS: Golkar Selalu Sejalan dengan Pemerintahan
- Pertamina Patra Niaga Sulawesi Dukung Sidak Pemkot Makassar, Pastikan LPG 3 Kg Tersedia di Pangkalan Resmi
- Lantik Pejabat Fungsional, Wali kota Makassar Munafri Tekankan Pelayanan Publik Tak Boleh Sekadar Seremonial
“Berdasarkan laporan, ada nama siswa sudah terdaftar, tapi malamnya sudah hilang. Lantas ada bahasa jika lolos harus ada syarat aneh-anehnya,” katanya.
Ia juga meminta kedepannya surat keterangan (suket) yang dikeluarkan kelurahan dalam verifikasi zonasi harus transparan.
“Kita temukan laporan, ada anak masuk daftar Kartu Keluarga orang lain demi zonasi wilayah sekolah tersebut. Padahal bukan warga di situ. Itu bahayanya jika suket dimainkan,” pungkasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.