PPDI Jeneponto Laporkan Pemberhentian Perangkat Desa ke Ombusdman

Persatuan Perangkat Desa Indonesia(PPDI) Kabupaten Jeneponto melaporkan sejumlah kepala Desa ke ombudsman, Senin, 27 Januari 2020

Terkini.id, Jeneponto – Persatuan Perangkat Desa Indonesia(PPDI) Kabupaten Jeneponto melaporkan sejumlah Kepala Desa ke Ombudsman, Senin, 27 Januari 2020 kemarin.

Mereka melaporkan terkait pemberhentian perangkat Desa di sejumlah Desa di Jeneponto, diantaranya, Desa Balumbungan Kecamatan Bontoramba, Desa Kayuloe Timur, Desa Bulu loe Kecamatan Turatea, Desa Arungkeke, Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang.

“Setelah kami melakukan investigasi, kita temukan adanya pemberhentian sejumlah perangkat Desa di beberapa Desa, dimana  Kepala Desa tidak bisa seenaknya sendiri memecat perangkatnya,”kata Ketua PPDI Jeneponto, Taba Halilintar.

Menurutnya, ada tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan pemberhentian aparat Desa sesuai aturan yang berlaku.

“Tidak boleh bertentangan dengan aturan. Pengangkatan dan pemecatan perangkat Desa itu ada aturannya, tidak boleh dilakukan seenaknya sendiri oleh Kepala Desa,” jelas Taba Halilintar.

Menarik untuk Anda:

Pengangkatan dan pemberhentian aparat Desa harus merujuk pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, PP 43 tahun 2014 dan Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Dari aturan yang ada, pemberhentian perangkat desa harus prosedural,” imbuhnya.

Dia menambahkan, jika perangkat Desa melakukan kesalahan juga ada prosesnya, tidak boleh langsung diberhentikan begitu saja.

“Itu juga juga sudah diatur dengan jelas. Aturannya ada sanksi teguran secara lisan dan teguran tertulis. Surat teguran harus disampaikan ke Camat dan juga dikonsultasikan, jadi ada  prosesnya,” pungkasnya.

“Kami minta Kades terpilih tidak seenaknya memecat perangkat desa. Ada aturan yang harus dipatuhi, jangan karena persoalan politik atau desakan pendukung,” tutup Halilintar.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Kejari Jeneponto Limpahkan Berkas Perkara Mantan Kadis PU ke Pengadilan Tipikor Makassar

Bawaslu Jeneponto Gelar Seminar Pengawasan Partisipasif

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar