Prahara Perusda RPH Makassar, Beni Iskandar Bingung dengan Status Jabatannya

RPH Makassar
Perusda RPH Makassar. (Foto: Tribunnews)

Terkini.id, Makassar – Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD) Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Beni Iskandar, mengaku bingung dengan status jabatannya saat ini.

Hal itu merespons pernyataan Pj Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb yang menyatakan telah memberhentikan seluruh Direksi Perusda.

“RPH tidak ada kejelasan. Kita tidak ada pemberitahuan juga, tidak ada pemberitahuan ke direksi apakah kita diberhentikan,” ucap Beni, Rabu, 11 Desember 2019.

Beni mengatakan bila benar dirinya diberhentikan dengan alasan periode kerja maka itu keliru dan tak sesuai aturan. Pasalnya, dia menerima SK setahun lalu yang berisi sebagai direksi definitif, bukan Plt.

“Ini kan masa direksi 4 tahun. Apakah 4 tahun ketika wali kota mengangkat direksi, atau diperhitungkan direksi yang diganti karena yang diangkat oleh wali kota sebelumnya itu bukan Plt, itu direksi definitif,” ungkapnya.

Menarik untuk Anda:

Secara otomatis, Beni mengatakan dirinya berpedoman pada Perda pendirian perusahaan. Perda tersebut menegaskan masa kerja Direksi Perusda selama 4 tahun.

Ia mengatakan bila ada pemberhentian, maka dia mempertanyakan alasannya lantaran masa kerjanya baru sekitar setahun.

“Kemudian datang Pj Wali Kota mem-Plt kan semua direksi yang dilantik oleh Danny Pomanto, tentu di situ ada masalah yang tidak jelas,” tegas Beni.

Beni juga membantah bila pengangkatan dirinya sebagai direksi bukan melanjutkan direksi lama namun menjadi direksi baru.

“Kalau berdasarkan Pemkot, yang diangkat oleh Danny Pomanto hanya melanjutkan direksi yang lama. Kalau melanjutkan direksi lama, dibuka dong SK-nya, SK-nya kan jelas di situ mengangkat,” terangnya.

Seperti yang santer terdengar, RPH rencana bakal ditutup oleh Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah berencana akan menjadikan tempat pemotongan hewan menjadi UPTD di bawah naungan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

Beni menjelaskan bahwa tidak semudah itu menutup perusahaan daerah. Pasalnya, hal itu perlu mendapat persetujuan dewan.

“Saya kira di dewan sudah diparipurnakan bahwa RPH itu ditolak untuk ditutup. Kalau mau ditutup RPH, pasti Perda-nya dibatalkan toh. Untuk jelasnya, coba tanyakan saja di dewan,” ungkap Beni.

Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Abdul Rahman Bando mengatakan pihaknya telah melakukan kajian kondisi RPH bersama Pj Wali Kota Makassar.

Pj Wali Kota Makassar, kata Rahman, memang telah memberikan arahan ihwal penutupan RPH.

“Ini harus ada kejelasan keputusan akhir (penutupan PD RPH). Kami mempersiapkan administrasinya. Nanti akan kita tindaklanjuti sampai ke DPRD. Karena berdirinya RPH atas Perda, jadi akan ada pencabutan Perda,” ucap Rahman.

Pemerintah kota, menurut dia, sudah tak mungkin lagi bisa menghidupi perusahaan dengan sistem seperti RPH. Pasalnya, pemasukannya hanya mengandalkan retribusi pemotongan hewan.

“Hal itu tidak bisa menutupi biaya operasional perusahaan. Sehingga tiap tahunnya perusahaan daerah ini terus merugi,” kata dia.

“Yang saya tahu, memang tidak pernah ada pemasukan ke Pemkot. Mereka merugi terus. Tida ada pendapatan dari situ. Pemasukan yang hanya mengandalkan retribusi pemotongan, tidak bisa menutupi biaya operasional mereka, apalagi menyetor ke Pemkot,” sambungnya.

Alasan lain penutupan RTH, kata Rahman, adalah soal standarisasi RPH sendiri. Hingga saat ini RTH Kota Makassar belum bisa memenuhi standar perusahaan pemotongan hewan.

Rahman mengatakan, proses rencana penutupan ini masih bergulir di Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala).

Ia menyebut keputusan nantinya apakah PD RPH akan ditutup atau tidak, tergantung Bagian Ortala, Bagian Hukum, Pj Wali Kota, dan DPRD Kota Makassar.

“Prosesnya masih bergulir di sana, antara Ortala, Bagian Hukum, dan DPR. Kami menunggu saja bagaimana keputusan akhir, apa mau buat UPTD atau bagaimana. Kami menunggu,” ungkapnya.

Namun Kepala Bagian Ortala, Muhammad Syarief membantah hal tersebut. Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat disposisi dari Pj Wali Kota Makassar maupun DP2.

Syarief menyebut, yang menelaah staf untuk melakukan pembentukan UPTD adalah DP2.

“Saya belum dapat disposisinya. Kan kita arahkan DP2 untuk buatkan telaah staf. Dari situ nanti bermohon ke wali kota yang disposisi itu kalau ada. Sampai saat ini saya belum terima bagaimana bentuk telaahan stafnya,” papar Syarief.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Turunkan Ekskavator Amphibi, Dinas PU Makassar Keruk Area UPTD Pelelangan Ikan Rajawali

Tak Mendukung Dilan di Pilwali Makassar, PDIP: Silahkan Mundur

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar