Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Pada ajang balap Formula E, Presiden Jokowi disebut-sebut akan menjadi penentu akhir di mana ajang balap tersebut diselenggarakan setelah Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) memberikan lima Opsi Lintasan.
“Kami hanya bisa menyampaikan lima opsi lintasan, selanjutnya untuk menentukan lokasi kami serahkan kepada Bapak Presiden,” kata Bambang Soesatyo Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI).
Diketahui Lima opsi yang ditawarkan IMI, yaitu, Jalan Sudirman-Thamrin; Pantai Indah Kapuk (PIK) Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta International Stadium (JIS) Tanjung Priok, Jakarta Utara, JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat dan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Dengan adanya saran lokasi tersebut, Bamsoet menyatakan, jika FE dipastikan akan tetap digelar Juni 2022 nanti.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi marah.
- Anies Baswedan Enggan Tanggapi Soal Rencana Pemindahan Sirkuit Balapan Formula E
- Heru Budi Tidak Permasalahkan JIka JakPro dan Ancol Gelar Formula E Tahun Depan
- Tanggapan Anies Baswedan Soal 'Kekuatan Tangan Tak Terlihat' di Kasus Formula E yang Menjeratnya
- KPK Berubah Sikap Tak Jadi Buka-Bukaan Kasus Formula E Anies Baswedan, Ada Apa?
- Anies Baswedan Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Formula E, Berikut Klarifikasi KPK
Menurut dia, langkah tersebut tidak bisa dibenarkan, terlebih rencana gelaran FE saat ini memiliki berbagai masalah, di antaranya dugaan korupsi yang kini ditangani KPK.
“Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden,” pungkas Prasetio, di Jakarta. Melansir dari Republika. Jumat, 26 November 2021.
Dia menduga, dalam penyelidikan KPK, berbagai bukti permulaan awal korupsi sudah dikantongi. Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan akan terus mendukung KPK untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut.
“Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini,” jelas dia.
Dia juga menekankan, upaya dari KPK sudah sejalan dengan dua fraksi PDIP-PSI dan 33 anggotanya untuk melakukan hak interpelasi.
“Ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik,” terang politikus PDIP.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.