Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Politikus PDIP Ruhut Sitompul menyoroti soal pernyataan Ekonom Senior Faisal Basri yang menyebutkan biang keladi permasalahan minyak goreng adalah pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ruhut melalui sebuah cuitan di akun media sosial twitter miliknya.
Melalui cuitan, Ruhut Sitompul terlihat meminta Faisal Basri untuk tidak melakukan provokasi atas kelangkaan minyak goreng saat ini.
“Ini ngakunya pengamat, faktanya kelakukannya provokator,” tutur Ruhut melalui akun twitter, Kamis, 17 Februari 2022
Dalam hal itu pula, Ruhut bahkan menyebut tak ada satupun pemerintahan Presiden Joko Widodo yang benar di mata Ekonom senior tersebut.
- Politikus PDIP Prediksi Syahrul Yasin Limpo Akan Didepak Dari Kabinet Jokowi
- Kerap Sudutkan Anies, Politisi NasDem ke Ruhut: Lebih Baik Narasinya Seputar Gagasan
- Effendi Sebut TNI 'Gerombolan', Ruhut Sitompul: Jangan Adu Domba, TNI Solid!
- Sindir Anies yang Jabatannya Oktober Nanti Berakhir, Ruhut: Yang Do'i Kerjakan Hanya Ganti Nama Jalan, Stadion dan Rumah Sakit
- Kabar Anies Baswedan Mantu, Akad Nikah Pakai Bahasa Arab, Ruhut: Yang Suka Ngaku-ngaku Asli Jokya itu, Bahasanya Bahasa Arab
“Tidak ada pemerintahan Bapak Joko Widodo yang benar kapan ya Capres dan Parpol yang Doi dukung menang? dan harus jadi menterinya pula eh kalau tidak ya ngawur lagi mimpi di siang bolong kale, merdeka,” imbuhnya.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Ekonom Senior soal meyebutkan biang keladi permasalahan minyak goreng adalah pemerintah.
“Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel,” kata faisal.
Dia menjelaskan kebijakan Program B20 yakni 20 persen kandungan CPO dalam minyak biosolar, ini rupanya membuat pengusaha sawit lebih cenderung melakukan penyaluran ke biodiesel dibandingkan ke pabrik minyak goreng sejak tahun 2020.
Pasalnya, jika dikucurkan ke biodiesel, perusahaan akan mendapatkan insentif. Sebaliknya jika disalurkan ke pabrik minyak goreng, tidak ada insentif yang dijanjikan pemerintah.
Lebih jauh, insentif ini berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga Internasional.
Diperkirakan, pola konsumsi minyak nabati dari kelapa sawit bakal terus meningkat beriringan dengan peningkatan porsinya lewat program pemerintah B30 dan seterusnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.