Problematika Penggunaan Big Data di Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia, Tantangan dan Harapan

Terkini.id, Makassar – Pendidikan dan Kesehatan menjadi aspek penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Hal ini yang lantaran disadari oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan agenda prioritas pada tahun 2022. 

Sebagimana dilansir dari Info Anggaran, Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan bahwa pembangunan SDM Indonesia dimulai dari perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan. 

Dalam komitmen perbaikan tersebut, Pemerintah Pusat bahkan menyediakan anggaran sebesar Rp541,7 triliun untuk pendidikan dan Rp255,3 triliun untuk kesehatan di 2022.

Baca Juga: Ketua ProDEM Tanggapi Rencana Duel Denny vs Novel: Luhut yang...

Perbaikan infrastuktur menjadi faktor utama dalam perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur fisik masih menjadi perhatian utama dalam perbaikan dalam sistem pendidikan dan kesehatan di Indonesia. 

Di sisi lain, infrasturktur digital di Indonesia masih digadang oleh Pemerintah Pusat. Hal ini akan dijamin oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika yang akan melakukan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia merata pada tahun 2024. Transformasi digital ditarget akan berlangsung pada tahun 2024.

Baca Juga: Singgung Luhut Soal Big Data, Roy Suryo: Itu Big Dusta!...

Upaya digitalisasi ini tentunya akan berhilir pada penggunaan big data dalam membangun sistem digital dengan data yang terintegrasi. Basis-basis pelayanan digital sudah digaungkan Pemerintah melalui big data dalam melayani keperluan penerbitan dokumen elektronik. 

Wakil Presiden RI, Maaruf Amin menegaskan bahwa penggunaan teknologi dengan big data di Indonesia menjadi esensial diperlukan. Pemerintah mulai melihat pentingnya penggunaan big data dengan adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. 

Open source data melalui Satu Data Indonesia ini diyakini dapat menjadi referensi bagaimana nantinya pembuat kebijakan bisa memberikan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

Baca Juga: Singgung Luhut Soal Big Data, Roy Suryo: Itu Big Dusta!...

Kendati penggunan big data di Indonesia sudah digencarkan pada berbagai sektor publik. Namun menurut Sirait (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan big data di Indonesia masih didominasi sektor swasta dengan tiga jenis bidang usaha yakni telekomunikasi, perbankan, dan e-commerce. 

Sementara pengunaannya pada sektor publik masih terkendala pada ego sektoral. Hal ini diungkap Founder Dattabot, Imron Zuhri bahwa kendala penggunaan big data di Indonesia Instansi Pemerintah seperti Kementrian atau Lembaga masih sering terjadi perbedaaan data. 

Misalnya saja. Data dari kementerian seringkali berbeda dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Big Data pada Sektor Kesehatan di Indonesia.

Dengan berbagai tantangan penerapan big data pada sektor publik, maka seharusnya pada sektor kesehatan penggunaan big data tentunya menjadi sangat startegis untuk dilakukan perbaikan. Sebagaimana penggunaan big data yang sudah diterapkan oleh BPJS yang dianggap sudah menjadi salah satu capaian dalam penerapan ekosistem data dalam bidang kesehatan. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan bahwa BPJS bahkan menjamin pembangunan kesehatan di daerah dilakukan dengan menggunakan pemanfaatan big data dalam program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 

Dengan pemanfaatan big data yang sudah dilakukan melalui program JKN-KIS, Pemerintah Daerah didorong untuk bisa membangun sistem kesehatan yang mumpuni dengan adanya sistem tata kelola data bisa dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dalam bidang kesehatan. 

Kendati BPJS sudah dianggap menjadi salah satu capaian penerpaan big data dalam bidang kesehatan di Indonesia. Namun terdapat penelitian mengenai penggunaan big data dalam bidang perumusan kebijakan publik (Hakim, et al, 2021) memaparkan negara-negara berikut yang memanfaatkan big data dalam sektor kesehatan untuk kebijakan publik.

Sebagian besar pemanfaatan big data dilakukan oleh Amerika dengan persentase sebesar 23%, diikuti oleh negara Uni Eropa sebesar 7%. Sementara Indonesia hanya sekitar 2% diikuti dengan negara-negara lainnya. 

Sementara dari penelitian di atas juga menyebutkan hanya 11 negara yang telah benar-benar memanfaatkan big data untuk menyusun kebijakan kesehatan di wilayahnya.

Dalam studi di atas bisa terlihat bahwa Indonesia belum secara total memanfaatkan penggunaan big data untuk kebijakan publik dalam bidang kesehatan. 

Jika merujuk pada bagaimana BPJS Kesehatan sudah mampu memanfaatkan penggunaan big data, maka selanjutnya Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah seharusnya sudah mampu melakukan penggunaan big data pada layanan kesehatan lebih kompleks. 

Penggunaan tersebut bisa dimulai dari penentuan tipe, sumber, hingga metode analisis big data yang sesuai yang nantinya bisa mejadi sumber informasi sebagai dasar perumusan kebijakan di sektor kesehatan. 

Selain itu juga penggunaan platform data base sebagai media integrasi dan informasi data yang tentunya menjadi muara untuk memperbaiki layanan kesehatan. 

Seperti contohnya penggunaan big data dalam layanan kesehatan yang dilakuakn oleh Children’s Healthcare of Atlanta dengan menggunakan Hadoop. Hadoop merupakan proyek open source software yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan untuk pemrosesan terdistribusi pada dataset yang besar di klaster computer. 

Penggunaan Hadoop ini membantu untuk menyimpan sensor kondisi vital pasien seperti tekanan darah, detak jantung dan pernafasan dimana sensor ini menghasilkan data yang sangat besar. 

Penggunaan sistem data pasien yang sebelumnya diterapkan di Children’s Healthcare of Atlanta bahkan tidak mampu untuk menyimpan data tersebut lebih dari 3 hari karena terkendala biaya penyimpanan data. 

Penggunaan big data dalam sistem kesehatan diharapkan menjadi pertimbangan untuk membentuk sistem layanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi publik. Orientasi penggunaan big data dalam bidang kesehatan juga secara belum jelas dilakukan Pemerintah. 

Padahal dampak penerapan big data akan dapat menghemat anggaran Pemerintah di bidang kesehatan. Seperti yang diproyeksikan oleh McKinsey bahwa penggunaan big data di bidang kesehatan bahkan dapat mengurangi anggaran pengelolaan data hingga US$ 300 miliar – US$ 500 miliar.

Big Data pada Sektor Pendidikan di Indonesia

Pada sektor pendidikan, big data juga menjumpai persoalan yang kompleks di Indonesia. Khususnya pada kasus bagaimana sistem zonasi sekolah yang setiap tahun menjadi kendala. 

Hal ini menjadi gambaran bahwa penggunaan big data masih sangat terbatas persoalan perspektif dan kebijakan yang ada pada pengambil kebijakan. Seperti yang terjadi di Kota Makassar, wacana sistem zonasi sekolah untuk Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) bahkan terancam dihapuskan sebab dinilai terlalu sulit diterapkan sistemnya. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri yang mengakui kompleksitas permasalahan pengelolaan data di Kota Makassar yang menurutnya sulit untuk dilakukan. 

Persoalan tersebut terletak pada sistem integrasi data, dimana Kartu Keluarga sebagai syarat untuk pendafataran PPDB jalur zonasi yang ada di Dinas Pendidikan sifatnya cut off satu tahun, sedangkan pada sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang bersifat real time. 

Hal ini yang dinilai sulit menemukan titik temu pada integrasi data. Sementara persoalan lainnya berada pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang tidak terdaftar dan juga permasalahan titik koordinat dalam sistem maps dan satelit yang belum akurat.

Kebijakan untuk melakukan integrasi data seharusnya menjadi komunikasi bersama para peran stakeholder, bukan justru mewacanakan penghapusan sistem zonasi yang dianggap terus bermasalah di Kota Makassar. 

Pemerintah khusunya Pemerintah Daerah seharusnya melakukan peningkatan kualitas sistem intergasi data yang bisa dimanfaatkan dengan pengunaan big data. Sebagaimana jika orientasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang melakukan penggunaan big data dalam sistem pendidikan di Indonesia. 

Salah satu penggunaan big data di Kemendikbud yakni Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan. Menurut Nadiem, Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan merupakan evaluasi yang berbasis data atau data-driven evaluation yang dianggap menjadi salah satu projek big data terbesar di sejarah Indonesia yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Perspektif penggunaan big data dalam bidang pendidikan seharusnya menjadi perspektif yang harus sama antar stakeholder kebijakan. Penggunaan big data untuk pengembangan di bidang pendidikan seharusnya bersifat up-bottom. 

Ketika di level Pemerintah Pusat sudah menggaungkan penggunaan big data, maka di level Pemerintah Daerah juga mengikuti hal yang sama demi terciptanya efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan.  

Referensi

Candra Yuri Nuralam. (2021, 29 Desember).Pembangunan Infrastruktur Digital Tuntas 2024. Media Indonesia, diakses di https://mediaindonesia.com/teknologi/460999/pembangunan-infrastruktur-digital-tuntas-2024 pada 19 Juni 2022.

Erick Tanjung, Yaumal Asri Adi Hutasuhut. (2022,12 April ). Big Data Penting untuk Kebijakan Publik, Masalahnya Antar Kementerian-Lembaga Terjadi Perbedaan Data. Suara.com, diakses di https://www.suara.com/news/2022/04/12/204657/big-data-penting-untuk-kebijakan-publik-masalahnya-antar-kementerian-lembaga-terjadi-perbedaan-data pada 19 Juni 2022.

Hakim, Dzaki Naufal; Fitrah Ramadan;Yunida Indira Cahyono. (2021). Studi Pemanfaatan Big Data dalam Perumusan Kebijakan Publik pada Sektor Kesehatan. Jurnal SPECTA Technology, Vol 5 No 3

Jimmy Radjah. (2021, 16 Agustus). Reformasi Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas 2022. Infoanggaran.com, diakses di https://infoanggaran.com/detail/reformasi-pendidikan-dan-kesehatan-jadi-prioritas-2022 pada 19 Juni 2022.

M. Urfah, Vinka Palupi. 5 Contoh Penerapan Big Data dalam Bidang Kesehatan. Diakses di https://idbigdata.com/official/5-contoh-penerapan-big-data-dalam-bidang-kesehatan/ pada 19 Juni 2022

Muhammad Yunus. (2021, mei 24). Dinas Pendidikan Makassar Utamakan PPDB Jalur Zonasi. Suara.com, diakses di https://sulsel.suara.com/read/2021/05/24/080135/dinas-pendidikan-makassar-utamakan-ppdb-jalur-zonasi pada 19 Juni 2022.

Sekretariat GTK. (2022, 14 April). Komisi X DPR Mengapresiasi Terobosan Seleksi Guru ASN PPPK dan Merdeka Belajar. Kemendikbud. Diakses di https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/komisi-x-dpr-mengapresiasi-terobosan-seleksi-guru-asn-pppk-dan-merdeka-belajar pada 19 Juni 2022.

Sirait, E. (2016). Implementasi Teknologi Big Data Di Lembaga Pemerintahan Indonesia. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No. 2, 113–136. doi:10.17933/jppi.2016.060201

Sutriani Nassaruddin. (2021, Juni 29). PPDB Jalur Zonasi di Kota Makassar Berpotensi Dihapus. Gowa Pos, diakses di: https://gowapos.pikiran-rakyat.com/makassar/pr-032135075/ppdb-jalur-zonasi-di-kota makassar-berpotensi-dihapus pada 25 Februari 2022 .

Tempo.co. (2022, 30 Maret). Big Data JKN Dukung Pembangunan Kesehatan di Daerah. Diakses di https://bisnis.tempo.co/read/1576637/big-data-jkn-dukung-pembangunan-kesehatan-di-daerah pada 19 Juni 2022.

Vendy Yhulia Susanto. (2022, 07 Juni). Wapres: Pengembangan dan Penerapan Teknologi Harus Masuk Sampai ke Desa. Kontan.co.id, diakses di https://nasional.kontan.co.id/news/wapres-pengembangan-dan-penerapan-teknologi-harus-masuk-sampai-ke-desa pada 19 Juni 2022.

Penulis: Fitria Nugrah Madani, sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada.

Baca berikutnya
Politik Tahu Diri
Bagikan