Mitra Terkini
Terkait.id, Jakarta – Terkait adanya adu debat Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bersama Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, angkat bicara.
Menurut Jamiluddin, Luhut semestinya menjelaskan dasar hukum yang dipakai sebagai alasan menganggap dirinya tak mau mengungkapkan big data yang dimiliki.
“Ketidakpuasan mahasiswa UI itu wajar karena LBP tidak menjelaskan kenapa tidak mau membuka big data yang digunakan. Harusnya LBP menjelaskan dasar hukum yang digunakan hingga menutup rapat big data yang dijadikannya acuan,” kata Jamiluddin.
Selain dari itu, Jamiluddin mengatakan kalau big data yang digunakan Luhut termasuk informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka wajar bila LBP menutup rapat sumber informasi.
LBP justru akan dinilai melanggar hukum bila membukanya.
- Jokowi Blusukan di Tengah Lonjakan Covid, Begini Pesan yang Ditangkap Pengamat Komunikasi Politik
- Bukan Prabowo dan Sandi, Inilah Lima Nama yang Berpeluang Didukung PA 212 di Pilpres 2024
- Sebut Mensos Risma Minim Prestasi, Pengamat: Kebanyakan Kontroversi, Pantas Didepak dari Kabinet
- Sandingkan Anies-Puan di Pilpres 2024, Pengamat: Paket Komplet tapi Pendukungnya Masih Seperti Minyak dan Air
- Pengamat: Anies Hampir Merealisasikan Semua Program Kerja, Sebagian Masih Proses
“Namun, bila big data yang dimilikinya bukan informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan, maka LBP tidak punya hak untuk menolak membuka sumber datanya. LBP justru akan dinilai melanggar UU KIP,” ujar Jamiluddin. Dikutip dari Viva. Kamis, 14 April 2022.
Sehingga, harus diuji terlebih dahulu big data yang dimiliki LBP termasuk informasi yang dirahasiakan atau tidak. Komisi KIP, kata Jamiluddin, seharusnya dapat menguji hal itu agar perdebatan boleh tidaknya merahasiakan big data dapat disudahi.
“Selain itu, dalam perdebatan LBP dengan mahasiswa UI memang tampak tidak seimbang. Posisi LBP tampak lebih tinggi daripada mahasiswa UI. Posisi yang berjarak itu tentu kendali pembicaraan ada di pihak LBP. LBP terkesan lebih superior. Di lain pihak, mahasiswa UI terkesan dalam kendali LBP. mahasiswa akhirnya terlihat lebih inferior,” ujar Jamiluddin.
Luhut juga dinilai lebih menerapkan komunikasi politik yang menonjolkan kekuasaan daripada kesetaraan. Pendekatan komunikasi top down ini sangat tidak sesuai dengan era demokrasi.
“Karena itu, LBP sebaiknya memperbaiki pendekataan komunikasi politiknya. Ia harus memandang lawan komunikasinya setara agar terjadi dialog yang konstruktif,” ujarnya.
“Tanpa kesetaraan, LBP tentu akan sulit berkomunikasi dengan mahasiswa. Kebuntuan komunikasi tentu akan membuat gap yang lebih besar antara Luhut dengan mahasiswa. Hal itu tentu tidak sehat dalam meningkatkan demokrasi di tanah air,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendatangi Universitas Indonesia, Selasa 12 April 2022 pagi sekitar pukul 09.00. Kedatangan Luhut itu untuk mengisi kuliah umum di Balai Sidang UI dengan didampingi oleh Rektor UI Prof Ari Kuncoro.
Di luar Balai Sidang UI, kedatangan Luhut Pandjaitan disambut aksi demonstrasi mahasiswa dari BEM UI dan BEM tiap-tiap fakultas.
Mereka membentangkan spanduk dan bendera kuning serta menyanyikan yel-yel. Mereka menyindir Luhut dengan pernyataan Big Data yang selalu dilontarkan sebagai alasan dilakukannya penundaan Pemilu 2024.
“Potong bebek angsa masak di kuali, mana big datanya kok malah kesini, kok punya nyali, gak tau diri, lalalalala,” teriak mahasiswa di luar gedung Balai Sidang UI.
Setelah kurang lebih 1,5 jam para mahasiswa melakukan aksinya, Luhut pun keluar dari Balai Sidang UI dan menemui para mahasiswa UI. “Mau kalian apa? Biar saya jawab,” kata Luhut.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.