Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman menyoroti proyek jalan dan drainase yang molor. Padahal, kata dia, hal itu sangat krusial dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, apalagi drainase di daerah rawan banjir,” ungkap Yeni, Kamis, 28 Juli 2022.
Ia pun meminta Dinas Pekerjaan Umum agar segera melakukan analisis terhadap proyek jalan dan drainase. Jangan sampai, pengerjaan tak selesai hingga akhir tahun.
“Perlu analisis Dinas PU sehingga perlu segera dilaksanakan,” tegasnya.
Tahun ini, Dinas PU merencanakan 11 paket jalan. Total pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp128 miliar. Rinciannya, 6 paket pembangunan jalan (betonisasi) dengan panjang 28.991 meter dan anggaran Rp67 miliar, dan 5 paket rehabilitasi jalan (aspal) sepanjang 26.396 meter dan anggaran Rp61 miliar.
Sementara untuk paket drainase ada 48 paket yang dilelang. Satu paketnya terdiri atas 4 hingga 5 titik lokasi. Anggarannya rata-rata di angka Rp300 hingga Rp500 juta untuk satu paket. Sehingga, total anggaran untuk pembangunan drainase Rp30.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaaan Umum, Suhaelsi Zubir, mengungkapkan proyek jalan dan drainase itu kini sedang dalam tahapan lelang di Unit Layanan Pengadaan.
Namun, dia mengakui jika ada penambahan waktu dalam tahapan lelang, yakni pada tahap evaluasi.
“Ini sementara lelang. Semua dokumen di kami tidak ada lagi. Semua sudah di Pokja ULP. Saya monitor ini sementara dalam tahap evaluasi. Ada evaluasi kewajaran harga jadi ada penambahan waktu lagi,” ungkap Elsi, sapaannya.
Ia memprediksi, penetapan pemenang bisa dilakukan pada akhir Juli ini. Sehingga, pengerjaan fisik bisa dimulai pada Agustus mendatang.
“Paling lambat akhir Juli ini sudah ada pemenang tender, jadi awal Agustus tanda yang kontrak. Masih ada sekitar 5 bulan untuk pengerjaan, dan kami optimis ini bisa selesai. Semua aspirasi Dewan insyallah tahun ini kami realisasikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Makassar Sangkala Saddiko menilai serapan anggaran yang minim, sekitar 3 persen, di Dinas PU lantaran berkas proyek yang diajukan terkendala di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Seyogyanya realisasi anggaran sudah jalan pada bulan Mei, namun hingga Juli belum juga jalan. Ia mengatakan seharusnya realisasi serapan anggaran sudah sekitar 35-40 persen pada triwulan kedua.
Menurutnya, proses molornya lelang bukan hanya terjadi tahun ini. Namun, kata dia, tahun sebelumnya juga demikian.
Ia mengatakan sudah menanyakan ke ULP soal upaya atau trik tertentu untuk mengantisipasi hal tersebut tak berulang.
“Mereka mengatakan masalah prosedur lelang yang membuat mereka terhambat, dari segi data dan sebagainya. Bukan kekurangan tenaga, tetapi persoalan sistem,” ujar Sangkala Saddiko.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.