Naik 14 Juta, Rincian Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD Kota Makassar

Terkini.id, Makassar – Nilai anggaran tunjangan transportasi dan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar mengalami kenaikan sebesar Rp14 juta.

Kepala Bagian Keuangan DPRD Makassar, Abd Kadir Masri beralasan, kenaikan tunjangan bagi anggota dewan telah diatur dalam Perwali Nomor 42 tahun 2017.

“Hanya perubahan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi di 2022. Kalau tunjangan perumahan kenaikan 6,5 juta, sedangkan tunjangan transportasi 7,5 juta,” ujar Abd Kadir, Rabu, 19 Januari 2022.

Baca Juga: Meski Raih WTP, BPK Tetap Beri 24 Catatan Rekomendasi LKPD...

Bila diestimasi, tunjangan transportasi sebesar 250 ribu dengan menghabiskan sekitar 25 liter Pertamax per hari.

Sedangkan total anggaran yang digelontorkan khusus tunjangan saja kepada 49 anggota Dewan Makassar, (minus Ketua DPRD karena ada randis dan rujab) total anggaran mencapai Rp8,232 miliar.

Baca Juga: Toko Agung Pagari Lorong Belakang Bangunan, Dewan Minta Warga yang...

Abdul Kadir Masri mengatakan dari hasil laporan akhir tim penilai independen apraisal untuk tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Makassar merujuk dari peraturan Gubernur Sulsel.

“Karena DPRD Provinsi sudah terapkan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi, dari hasil laporan, maka 2022 ini teman kita anggota dewan yang terhormat di Makassar ada kenaikan,” jelasnya.

Menurutnya, kenaikan Itu layak bila merujuk kenaikan indeks harga. Ia mengatakan tak semua anggota dewan mendapatkan tunjangan transportasi.

Baca Juga: Toko Agung Pagari Lorong Belakang Bangunan, Dewan Minta Warga yang...

“Artinya kalau disewakan mungkin setara dengan inova dari hasil penilaian tim apraisal, maka untuk perumahan sekitar rumah yang 150 dengan luas tanah kisaran 300 meter persegi,” terangnya.

“Tunjangan ini diterima Dewan untuk Januari 2022 sepanjang belum ada rumah Dinas. Termasuk wakil ketua. Perbulan dikasi, seperti itu,” sambungnya kemudian.

Sementara, Kabid Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) daerah Pemkot Makassar, Idham menuturkan, jika merujuk pada Perwali maka gaji dan tungangan DPRD mencapai Rp36, 593 juta.

“Gaji dan tunjangan DPRD Makassar yakni Rp36.593.473.800,” singkatnya.

Perwali mengatur pokok gaji dan tunjungam Dewan di Makassar. Pada BAB II penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 2 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri.

Pertama, Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Wali Kota, sebesar Rp2.100.000,00 ; 2. Wakil Ketua DPRD, setara 80% dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp1.680.000,00 ; dan 3. Anggota DPRD, setara 75% dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp1.575.000,00. 

Kedua, tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Ketiga, tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan: 

1. Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00.

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00.

3. Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00. 

Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% dari uang representasi yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Ketua DPRD sebesar Rp3.045.000,00.

2. Wakil ketua DPRD sebesar Rp2.436.000,00.

3. Anggota DPRD sebesar Rp2.283.750,00.

Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam jabatan alat kelengkapan DPRD, dengan rincian sebagai berikut

1. Ketua, sebesar 7,5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp228.375,00.

2. Wakil Ketua, sebesar 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp152.250,00.

3. Anggota, sebesar 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp91.350,00.

Sedangkan, BAB V Pengelolaan hak keuangan. Tunjangan transportasi.

1. Setiap anggota DPRD mendapat tunjangan transportasi.

2. Tunjangan transportasi dibayarkan setiap bulan kepada anggota DPRD dengan besaran sesuai dengan hasil penetapan Tim Apraisal sebesar Rp10.000.000,00. 

Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp14.700.000,00.

Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp14.700.000,00.

Sedangkan, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sesuai dengan hasil penetapan tim apraisal sebesar.

a. Pimpinan DPRD sebesar Rp12.000.000,00.

b. Anggota DPRD sebesar Rpl1.500.000,00.

Bagian keempat kendaraan dinas jabatan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tanggal Pasal 7.

(1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin 2000 cc untuk yang berbahan bakar bensin atau 2500 ce untuk yang berbahan bakar diesel.

(2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perawatan/pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. jasa service; b. penggantian suku cadang: c. pelumas; d. biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan; e. tanda nomor kendaraan bermotor; -7- 7 dari 13 II.

Bagikan