Rakornas PDIP Hasilkan 12 Rekomendasi

Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menghadiri HUT ke-46, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Jakarta International Expo, Kamis 10 Januari 2019. /Nasruddin

Terkini.id — Perayaan HUT ke-46 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dirangkaikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) telah ditutup dengan menghasilkan 12 rekomendasi politik, di Jakarta International Expo, Jumat 11 Januari 2019.

Ketua DPP Bidang Politik PDIP, membacakan keputusan dan rekomendasi dilakukan di hadapan para peserta, serta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Poin terpenting dari 12 rekomendasi tersut adalah penugasan kepada seluruh kader PDIP untuk mengarahkan, mengawal, mengamankan dan memastikan kebijakan-kebijakan politik pemerintah pusat tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan ideologi Pancasila.

“Hal itu sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, berpijak pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan haluan politik Trisakti,” kata Puan saat membacakan rekomendasi.

Rekomendasi lainnya membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lembaga itu berfungsi mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai upaya membumikan Pancasila.

PDI Perjuangan, kata Puan, meyakini bahwa jalan demokrasi dalam sistem politik Indonesia adalah pilihan terbaik. Namun demikian, demokrasi yang dibangun adalah demokrasi yang berdasar dan bersumber dari nilai-nilai dan kearifan bangsa Indonesia, yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat yang menjadi ciri utama Demokrasi Pancasila.

Baca :Alimuddin dorong peran pemuda bangun desa

Pada kesempatan itu, Puan juga mengatakan rakornas merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk meminta kepada pemerintah dan DPR agar membudayakan praktik demokrasi Pancasila menjadi ideologi yang hidup dan menjiwai, baik dalam tataran normatif maupun praksis kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Secara terstruktur (membudayakan praktik demokrasi Pancasila, Red) melalui kurikulum pada lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan, serta partai politik,” kata Puan.

Berita Terkait