Ramai Petisi Respon Pembekuan Lembaga Kemahasiswaan di Unhas

 

Petisi online nampaknya masih menjadi media alternatif dalam mengkampanyekan permasalahan yang terjadi, tak terkecuali d Makassar sendiri. Baru-baru ini sedang ramai petisi online yang dibuat oleh akun Koalisi Alumni Unhas di media change.org. Petisi ini merupakan bentuk kritikan atas kebijakan beberapa Dekan fakultas yang memberhentikan sementara lembaga kemahasiswaan dikarenakan perbedaan sikap.

Dalam narasi yang tertulis dalam petisi ini, pemilik akun bersama penandatangan menyayangkan sikap beberapa Dekanat di Unhas yang dianggap merusak iklim demokrasi dikampus merah. Sikap Dekanat dianggap terlalu jauh mengintervensi kedudukan lembaga kemahasiswaan dengan memberhentikan sementara organisasi kemahasiswaan dikarenakan penolakan terhadap kegiatan penerimaan dan pembinaan mahasiswa baru (P2KMB) 2019.

Lebih jauh, keputusan yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Dekan Fakultas Kehutanan dianggap merupakan dampak dari penolakan BEM beberapa fakultas terhadap Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan. “Segala fasilitas, rekomendasi dan bantuan untuk sementara diberhentikan hingga Lembaga tersebut bersedia untuk menerima PR ORMAWA.” Ujar pembuat petisi.

Peraturan Rektor Unhas

Pada 26 April 2018, Rektor Unhas mengeluarkan peraturan terkait organisasi kemahasiswaan. Peraturan ini merupakan amanah dari Statuta Unhas (PP 53 Tahun 2015) dimana Unhas diberikan wewenang untuk menyempurnakan kelembagaannya. Dalam perjalanannya, PR Ormawa menuai banyak kontroversi, mulai dari penyusunan tim pada awal 2017 hingga penerapannya sampai hari ini.

Dalam Kajian Aliansi Unhas Bersatu, peraturan ini dianggap mencederai asas keterbukaan dalam pembuatan peraturan yang tertuang di Peraturan MWA tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal. Asas keterbukaan ini menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dalam laporan kronologi, peraturan ini dari mulai tahap perencanaan hingga penerapan dianggap tak melibatkan mahasiswa selain bentuk dialog.

Peraturan ini juga dianggap mencederai aturan dasarnya yaitu Permendikbud 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan. Dalam keputusan Menteri ini dijelaskan bahwa kedudukan organisasi kemahasiswaan adalah badan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi.

Kepmendikbud ini dianggap bertentangan dengan upaya Dekanat mengesahkan kepengurusan organisasi, dimana pada hakikatnya lembaga kemahasiswaan adalah mitra kritis organisasi universitas. Bentuk pengesahan ini disikapi dengan penolakan oleh beberapa organisasi fakultas, ini lah yang memicu pembekuan sementara organisasi kemahasiswaan di tiga organisasi kemahasiswaan fakultas, yaitu Kema FISIP Unhas, Kema FEB Unhas dan Kemahut Unhas.

Dalam beberapa tuntutannya, petisi ini menekankan pada pencabutan status pemberhentian sementara dan pencabutan PR Ormawa oleh Rektor Unhas. Hingga kini, petisi yang dibuat dari 6 jam yang lalu telah ditandatangani oleh 3.123  warganet.

Berita Terkait