Rapat Virtual Satgas Penegakan Hukum LHK, Dirjen Gakkum: Lakukan Penegakan Hukum yang Berkualitas dan Berkeadilan

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar-SATGAS Penegakan Hukum LHK Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 931/111/Tahun 2020, pada Jumat 27 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkait hal tersebut, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan Rapat virtual Program Tahun 2021 dan Evaluasi Tahun 2020 serta meningkatkan komitmen dan sinergitas antar Stakeholder. Kamis, 1 Oktober 2020.

Mengingat wabah pandemi Covid-19 melalui virtual meeting, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani berpesan, saatnya kita melakukan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan. Sumberdaya alam negara kita melimpah yang tidak dimiliki negara lain, sumber energi yang banyak, kita harus mengamankan sumber daya alam lingkungan hidup dan memperkuat keunggulan komparatif bertujuan untuk mensejaterahkan rakyat.

“Untuk mewujudkan hal tersebut kita harus berupaya, melalui kerjasama, kolaborasi, mengupayakan mengamankan lingkungan dan kawasan hutan kita. Banyaknya kejahatan lingkungan, illegal logging, pencemaran, kebakaran hutan, kerusakan mangrove, perburuan TSL sangat berdampak bagi masyarakat,” jelas Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani. Kamis, 1 Oktober 2020 di Jakarta.

Rasio Ridho Sani mengatakan, sebagai Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel terus membangun nilai-nilai penegakan hukum sehingga komitmennya terbentuk kemudian juga kapasitasnya terbangun dan inovasi-invasinya bisa terwujud.

Menarik untuk Anda:

Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menyinggung internalisasi empat nilai dalam penegakan hukum lingkungan hidup. “Empat nilai internalisasi menjadi pegangan, pertama integritas sangat penting bagi penegakan hukum, tidak ada penegakan hukum tanpa integritas. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, bagaimana kita menegakkan hukum kalau tidak berintegritas. Kedua adalah profesionalitas, penegakan hukum itu harus profesional, kalau tidak profesional akan terjadi ketidakadilan, kemudian tidak efektif penegakan hukum itu akan mendapat perlawanan-perlawanan hukum. Integritas kalau tidak didukung profesionalitas tidak akan menjadi lebih baik lagi. Ketiga Responsif, banyak kasus-kasus terjadi tapi sering kita biarkan, tidak punya kepekaan, tidak responsif menangani kasus, Satgas ini harus bisa merespon kasus-kasus yang ada di Sulawesi Selatan. Keempat adalah inovatif, tim Satgas pengamanan dan penegakan hukum harus inovatif,” beber Dirjen Gakkum KLHK.

Menurut Rasio Sani, penjahat saja bisa bersatu, kalau penjahat bisa bersatu kenapa aparat hukum tidak bisa bersatu berkolaborasi.

“Para penjahat setiap hari juga memikirkan bagaimana modus-modus operandi baru untuk bisa menyembunyikan atau menyamarkan tindakan kejahatan yang mereka lakukan sehingga tidak terdeteksi oleh kita untuk itu kita harus melakukan inonasi-inovasi di dalam penegakan hukum ini. Dengan inovasi. Melalui inovasi penegakan hukum kita akan jauh lebih berkualitas,” imbuh Dirjen Gakkum KLHK.

Arahan Dirjen Gakkum Sulawesi selanjutnya, berinovasi dengan intelegen harus kita bangun, inovasi dengan bidang penyidikan, dengan bidang pengawasan, inovasi dalam bidang pencegahan harus kita lakukan. Yang tidak kalah penting yang harus kita fikirkan ke depan bagaimana memperkuat sistem peradilan ini.

“Balai Gakkum Sulawesi dan peserta meeting zoom yang hadir khususnya Satgas Penegakan Hukum LHK Sulawesi Selatan ini harus mempunyai program sharing informasi diantara penyidik atau sharing informasi diantara pengawas atau sharing informasi diantara lembaga-lembaga yang ada sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi sebagai bahan pembelajaran kita,” Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menegaskan.

Lebih lanjut Rasio Ridho Sani menandaskan, ini harus kita perkuat, kami di Jakarta melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk terus mesdiskusikan bagaimana meningkatkan kapasitas para hakim, kapasitas penuntut, kapasitas kuasa hukum. Hal ini karena kita juga menghadapi gugatan-gugatan atau kita menggugat yang membutukan kapasitas-kapasitas yang baik dari kuasa hukum, kuasa hukum penyidik juga penting.

Selanjutnya, kita bisa membangun organisasi belajar melalui individu-individu belajar, kalau semua diri kita belajar saya yakin individu-individu disana akan belajar juga, ini yang terpenting bagi kita semua di dalam memperkuat Satgas, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, tantangannya harus dihadapi, bagaimana kita harus memperkuat ekosistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ini, menjadi basisnya termasuk didalamnya adalah memperkuat tata kelola dan kelembagaan kita memulai dengan cara membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum LHK.

“Kemudian Satgas kita efektifkan, dengan adanya Satgas Penegakan Hukum LHK Sulsel ini maka akan lebih efektif, sehingga komitmen penegakan hukum ditingkat operasional itu bisa lebih terbangun kembali. Cara-cara ini terus menerus kita lakukan sehingga komitmennya terbentuk, kemudian juga kapasitas terbangun dan inovasi-inovasinya juga bisa terwujud,” Dirjen Gakkum KLHK mengharapkan.

Mengakhiri pemaparannya Rasio Ridho Sani menyebutkan, saya hadir disini memberikan dukungan dan mengapresiasi didalam membangun kapasitas penegakan hukum di Sulsel lebih baik lagi, dalam rangka elektabilitas penegakan hukum dengan menciptakan inovasi-inovasi baru.

Pemapar berikutnya oleh Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si, Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan, berjudul ‘Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.’

Rapat virtual yang dipimpin langsung Kepala Balai Gakkum Sulawesi, Dodi Kurniawan, S.Pt.,MH, dimulai pukul 09.00 wita tersebut dihadiri 82 orang perwakilan dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, BBKSDA Sulawesi Selatan dan Sulbar, BPKH Wilayah VII Makassar, BPSKL Wilayah Sulawesi, BPHP Wilayah XIII Makassar, BPPI dan Karhutla Wilayah Sulawesi, BPDAS Jeneberang Saddang, BPTH Wilayah II, Balai TN Bantimurung Bulusaraung, TN Takabonerate, KPH Jeneberang 1, KPH Jeneberang II, KPH Selayar, KPH Cendrana, KPH Bulusaraung, KPH Ajatappareng, KPH Sawitto, KPH Bila, KPH Walanae, KPH Mataallo, KPH Saddang, KPH Saddang II, KPH Latimojong, KPH Rongkong, KPH Kalaena dan KPH Larona Malili.

Hadir pula dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Lingkungan Hidup se-Kabupaten/Kota Makassar di Sulawesi Selatan.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Meski Pandemi, Satgas Pamtas Yonif 312 KH Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Cinta Rasul, Pesantren Matahari Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar