Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Amana Gappa merespons permintaan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto ihwal jaringan KA gunakan sistem elevated track atau jalur layang.
Bila permintaan tersebut dipenuhi, dokumen perencanaan dari Mandai, Kabupaten Maros ke Kota Makassar mesti diubah. Pasalnya, perencanaannya menggunakan sistem at grade atau menyentuh tanah.
Anggaran konstruksi pembangunan rel dari Mandai, Kabupaten Maros ke Makassar sepanjang 6 km dalam dokumen perencanaan saat ini hanya di kisaran Rp600 miliar.
Namun jika harus diubah ke jalur layang, maka anggarannya bisa menyentuh sampai Rp1,8 triliun. Angka ini lebih besar tiga kali lipat dari perencanaan awal.
“Kalau diubah ke elevated, diasumsikan sekitar Rp300 miliar per kilometer, maka sepanjang 6 km itu bisa sampai Rp1,8 triliun,” ujar Amana Gappa saat dihubungi Bisnis, Kamis, 17 Maret 2022.
Ia mengatakan anggaran konstruksi akan membengkak. Namun, di sisi lain, anggaran pembebasan lahan jika dibangun secara elevated justru akan berkurang. Sebab, kata dia, tidak membutuhkan lahan yang luas.
Di dalam dokumen perencanaan saat ini, lahan yang dibutuhkan lebarnya mencapai 50 meter. Sementara jika dibangun secara elevated, hanya dibutuhkan lebar lahan sekitar 11 meter untuk jalur tunggal dan 16 meter untuk jalur ganda.
Hal itu sudah termasuk 4 meter untuk jalan akses. Artinya anggaran untuk pengadaan tanah bisa menjadi hampir seperlimanya dari kebutuhan awal.
“Nah ini sebagai pertimbangan, kalau elevated maka kebutuhan luas tanahnya tidak perlu 50 meter, paling hanya 11-16 meter. Anggaran pengadaan tanahnya akan berkurang, tapi konstruksinya yang membengkak,” ungkapnya.
Amana Gappa pun menyarankan kepada Wali Kota Makassar untuk segera berkoordinasi dengan pihak kementerian. Sebab yang mengambil kebijakan dalam proyek pembangunan ini adalah kementerian.
“Kita Balai mengikuti kebijakan yang diputuskan, kita cuma menjalankan, yang ambil kebijakan itu kementerian. Kami juga telah menyampaikan ke pak wali, supaya pak wali berkenan untuk berkoordinasi dengan kementerian,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menolak pembangunan jaringan kereta api Makassar-Parepare dan sebaliknya bila tak menggunakan sistem elevated track atau jalur layang.
Danny mengaku siap menggelontorkan anggaran ataupun aset hingga setengah dari total luasan yang akan dibebaskan pemerintah pusat.
Hal itu untuk membantu mempercepat jaringan kereta api di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanayya.
“Asalkan pembangunan tetap menggunakan sistem elevated,” kata Danny Pomanto.
Danny mengatakan Kota Makassar memiliki hak untuk memutuskan jalur pembangunan kereta api tersebut lantaran berkaitan dengan masa depan Kota Makassar.
“Kalau saya dari awal kita berharap lebih baik jadi tapi elevated, terserah, Makassar yang memutuskan,” ujar Danny.
Bila pemerintah pusat tetap menggunakan sistem at grade, Danny menyebut akan merusak wilayah strategis pengembangan kota. Menurutnya, pembiayaan dalam jangka panjang justru akan jauh lebih tinggi.
“Crossingnya begitu banyak. Kereta api repot, kendaraan repot, masyarakat susah. Solusinya adalah elevated,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.