Renovasi RPH Tamangapa Makassar Menuai Titik Terang

RPH Tamangapa
Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Abdul Rahman Bando

Terkini.id, Makassar – Rencana renovasi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Tamangapa menuai titik terang. Dalam waktu dekat, RPH bakal dibangun sesuai dengan standar modern.
Terkait dengan pendanaan, melibatkan pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan RPH sebesar Rp 6 miliar.
Provinsi Sulsel mengucurkan bantuan senilai Rp 10 miliar untuk bangunan utama RPH. Sementara pemerintah pusat menggelontorkan dana APBN sebanyak Rp 3,5 miliar untuk peralatan RPH.
Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Abdul Rahman Bando menyebut, saat ini pihaknya telah mengantongi akte jual beli lahan.
Rahman mengatakan, pihaknya sementara menunggu proses balik nama kepemilikan menjadi Pemkot Makassar.
“Sudah ada akte jual beli. Jadi tidak akan menjadi hambatan dalam proses pelelangan,” kata dia, Selasa, 4 Februari 2020.
Dengan adanya kepastian ini, Rahman menyebut proses tender sudah bisa terlaksana dalam waktu dekat. Sambil menunggu, proses pengalihan Perusda RPH menjadi unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di DP2.
“Kalau soal pengalihan ini tidak mengganggu jalannya tender. Karena yang mau dipastikan provinsi itu apakah lahannya milik Pemkot atau bukan,” bebernya.
Rencananya, RPH bakal dibangun di atas lahan 10 hektar lantaran terintergrasi dengan industri pengolahan unggas, pupuk organik, daging, kerajinan kulit dan tulang, dan RS Hewan.
“Pembangunan pasar hewan modern terintegrasi di sana tentu kita rancang dalam beberapa tahun bukan tahun ini saja,” kata dia.
“Untuk tahun ini fokus di gedung RPH dulu,” sambungnya.
Rahman Bando juga mengungkapkan, rencana pembangunan dilakukan pada triwulan pertama tahun ini.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemerintah Kota Makassar, Umar, mengaku telah mengusulkan Perda RPH untuk dihapus, agar pembubaran Perusda bisa dilakukan. Hal itu, kata dia, supaya bisa dialihkan menjadi UPTD.
“Kita harus cabut Perdanya dahulu sebagai landasan tidak beroperasinya RPH Tamangapa. Setelah itu baru kita bisa laksanakan pembubaran,” terangnya.

Komentar

Rekomendasi

Dua Wilayah Terkena Dampak Pengerjaan Pipa Distribusi Perumda Air Minum Kota Makassar

Iqbal Sebut Kunjungan Pejabatnya ke Kemendagri Bukan Urus Mutasi

Sensus Penduduk Pakai Sistem Online, Begini Penjelasan Akademisi dan Diskominfo

Gandeng PLUT Sulsel, Naka Nusantara Gelar Pelatihan Fasilitator UMKM

Unjuk Rasa Tolak Kebijakan PD Parkir Makassar

Ini Empat Calon Direksi Perumda Air Minum Makassar yang akan Dilantik, Hamzah Ahmad Calon Dirut

Appi Optimis Diusung PPP di Pilwali Makassar 2020

Peduli Isu Lingkungan, Makassar Digital Valley Gelar Program Green Network

Hadir di Seminar Nasional Educare, Deng Ical Bicara Tantangan Tenaga Kesehatan Era 4.0

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar