Masuk

RI Menolak Usulan Debat Terkait Isu Uighur di Dewan HAM PBB

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia menolak usulan debat mengenai isu Uighur dan minoritas Muslim di Provinsi Xinjiang, China dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusi (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melalui Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementrian Luar Negeri (Kemlu) RI, Achsanul Habib, menyatakan bahwa ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan Indonesia untul menolak usulan tersebut.

“Mengapa Indonesia posisi ‘no’ adalah karena kami tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait rivalitas politik,” kata Achsanul dalam konferensi pers virtual, Jumat 7 Oktober 2022.

Baca Juga: Jelang BWF World Tour Finals 2022, PBSI: Tunggal dan Ganda Putra Jadi Nomor Unggulan Indonesia!

“Pada dasarnya, (keputusan ini) sesuai mandat yang dibentuk itu bertujuan sebagai forum yang konstruktif bagi negara-negara untuk berdialog secara imparsial, dan juga membangun kesepakatan dengan tujuan hasil yang baik, meaningful progress,” tambahnya.

Lebih lanjut kata Achsanul, Indonesia telah bekerja sama, berkoordinasi, berkonsultasi dengan semua pihak dengan negara-negara pengusul, negara-negara barat, Republik Rakyat China dan utamanya, sebagai sesama negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Kami juga melakukan komunikasi dan diskusi yang mendalam dengan negara-negara OKI yang juga menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dengan perkembangan tadi, OKI juga sepakat bahwa Dewan HAM sebagai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang politis. Kami harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih, tidak selektif dalam memilih isu yang akan dibahas,” jelasnya.
 
“Dialog-dialog dengan berbagai pihak, terutama RRT, secara bilateral maupun melalui OKI, terus kami lakukan,” imbuhnya.

Baca Juga: Indonesia Menetapkan Hukuman Untuk Seks di Luar Nikah Dalam Perombakan Hukum Pidana

Achsanul lebih mendorong penyelesaian ini untuk diselesaikan secara inklusif dan melibatkan para pihak yang ada di negara tersebut. 

“Dalam hal ini, yang paling penting sejalan dengan semangat yang dibangun oleh PBB, bahwa penyelesaian isu-isu yang terkait HAM atau konflik harus diutamakan secara inklusif, dengan melibatkan para peserta atau pihak yang ada di negara tersebut. Itu secara umum yang bisa saya sampaikan,” pungkasnya.

Adapun usulan isu dalam forum tersebut sebelumnya dilontarkan Amerika Serikat (AS) yang disokong oleh Inggris, Kanada, Swedia, Denmark, Finlandia, Islandia, dan Norwegia.