Sebelum Ramadan, PPPK Bakal Kantongi SK Wali Kota Makassar?

Terkini.id, Makassar – Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Andi Siswanta Attas mengaku tengah mengupayakan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK sudah mengantongi SK Wali Kota.

Jumlah PPPK yang akan menerima SK sebanyak 183 orang. 

“Jadi 183 PPPK sudah akan mengantongi SK. Insya Allah dekat-dekat ini kami akan mengundang semua PPPK akan diserahkan SK-nya langsung oleh Pak Wali,” ujar Wanta, sapaannya, Kamis, 1 April 2021.

Baca Juga: PHK2I Minta Kejelasan Terkait Penghapusan Status Honorer, ‘Carikan Solusi Jangan...

Usai mengantongi SK, mereka akan dinyatakan lulus dan langsung mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). 

Wanta mengatakan setelah mengantongi SK, alokasi gajinya juga disiapkan. Sebab, kontrak kerja PPPK secara periodik yakni 12 bulan.

Baca Juga: Selundupkan 93 Kg Penyu Hijau ke RM Makassar, Sindikat Nelayan...

“Jadi gajinya akan dibayarkan mulai Januari. Sehingga kemungkinan nanti akan dirapel,” tambahnya. 

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Helmy Budiman menjelaskan, skema pembayaran gaji tidak ada masalah karena alokasi anggarannya sudah disiapkan. 

Helmy mengatakan anggaran yang disiapkan melalui dana transfer dari pemerintah pusat untuk membayar gaji 200 hingga 300 PPPK. 

Baca Juga: Selundupkan 93 Kg Penyu Hijau ke RM Makassar, Sindikat Nelayan...

“Kalau sudah ada SK, alokasi gajinya sudah bisa dibayarkan. Sudah tersedia di OPD masing-masing. Misalnya untuk guru ada di Dinas Pendidikan,” kata Helmy.

Namun, berbeda dengan ASN, PPPK tidak akan mendapatkan tunjangan jabatan

“Penggajian PPPK mengacu pada undang-undang gaji ASN. Kalau ditetapkan mengikuti gaji eselon III, dia akan menggunakan gaji eselon III juga. Namun ada perbedaan dengan gaki ASN. PPPK tidak mendapatkan tunjangan jabatan,” sebutnya.

Lebih jauh, Helmy mengatakan terkait dengan pemberian gaji 13 dan gaji 14, sepanjang aturannya memungkinkan Pemkot Makassar juga akan membayarkan berdasarkan petunjuk dari Kementerian Keuangan. 

Saat ini, kata dia, yang menjadi persoalan adalah terkait tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hingga saat ini belum ada aturannya.  

“Kalau mengacu pada regulasi pembayaran TPP, kita belum bisa akomodir. Soal TPP belum tahu karena disebutkan TPP bersumber dari PAD. Tentu kalau pembayarannya mengikuti tren pendapatan,” tutupnya.

Bagikan