NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Dalam usulan penundaan pemilu 2024 mendatang, Refly Harun ahli tata negara belum lama ini menilai bahwa hal tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Diketahui, hal itu disampaikan Refly Harun lantaran menanggapi terseretnya nama Luhut Binsar Panjaitan soal usulan penundaan pemilu 2024.
“Saya mengatakan bahwa kalau kita bicara tunda pemilu, itu gak ada dasar hukum nya. Tapi kalau percepat pemilu, itu ada (dasar hukum nya),” ujarnya melalui kanal Youtube-nya.
Lanjut “Masa jabatan itu bisa diperpendek tapi gak bisa diperpanjang. Karena konstitusi mengatur demikian,” sambungnya menjelaskan.
Relfy lalu memaparkan ada empat Menteri Koordinator di Indonesia, yakni Mahfud MD, Muhadjir Effendy, Luhut Binsar Panjaitan, dan Airlangga Hartanto.
- Jarang Puji Pemerintah dan Lebih Sering Mengkritik, Fadli Zon Akui Punya Alasan Sendiri
- Refly Harun Sebut Oligarki Lebih Berkuasa Daripada Presiden: Ada yang Mempresepsikan Lebih Berkuasa
- Refly Harun Bicarakan Skenario Jegal Anies Baswedan: Jadikan Tersangka
- Diusulkan Jadi Sekjen PBB, Refly Harun Singgung Kemampuan Bahasa Asing Jokowi
- Refly Harun Soroti Aktivitas Ganjar: Dia Sudah Kebelet untuk Kampanye Keliling Daerah
“Menteri Koordinator itu ada empat, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sumber Daya Manusia Muhadjir Effendy, Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar, dan Menko Perekonomian Ir Hartanto. Oh rupanya Luhut ya,” katanya.
Advokat ini mengatakan, kekuasaan sangatlah nikmat, maka tak heran bila hal semacam ini terjadi.
“Satu komentar yang paling gampang adalah kekuasaan itu nikmat. Karena itu, orang yang berkuasa ingin, kalau bisa ya selama-lama nya di sana, dan ini adalah manusiawi, hal yang paling sering terjadi,” tuturnya.
Namun yang pasti, katanya, Indonesia tidak boleh membiarkan hal semacam ini terjadi.
“Karena itu tidak boleh kita membiarkan hal seperti ini berlangsung,” ucapnya. Dilansir dari Galamedia. Rabu, 2 Maret 2022.
Sebab, kalau bangsa tidak menghormati konstitusi, maka negara akan dibangun berdasarkan kesepakatan elite yang menguntungkan mereka saja.
“Karena kalau tidak ada penghormatan kepada konstitusi sebagai rule of the game, maka yang terjadi adalah negara dibangun berdasarkan kesepakatan elite,” tandasnya.
Sebuah informasi menyebutkan bahwa Luhut sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan untuk membahas usulan penundaan pemilu 2024.
Informasi yang beredar menyebut, Luhut meminta agar Zulkifli Hasan mendukung usulan itu dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju.
Kemudian, Zulkifli Hasan diminta mengemukakan usulan tersebut di hadapan masyarakat.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Zulkifli memang menyuarakan usulan penundaan pemilu 2024, kompak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).