Terkini.id, Jakarta – Belum lama ini, Adi Prayitno seorang pengamat Politik menilai bahwa soal usulan penundaan pemilu 2024 ini sangat berbahaya karena bisa berpotensi mengakibatkan kekosongan kekuasaan.
Dalam hal itu pula, Adi Prayitno bahkan menyebutkan bahwa kondisi tersebut bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan politik secara nasional.
“Penundaan pemilu itu bukan berarti presiden kemudian otomatis jabatannya diperpanjang, DPR/MPR tidak otomatis jabatannya diperpanjang karena tidak ada aturan itu,” kata Adi.
Selain dari itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan tidak adanya peraturan yang mengatur penundaan pemilu akan menyebabkan kekosongan kekuasaan.
Untuk itu, dia menilai partai-partai politik yang mendukung usulan penundaan pemilu 2024 perlu meminta maaf kepada publik.
- Soal PN Jakpus dan Penundaan Pemilu 2024, Rocky Gerung: Berani Pakde Kecam Putusan Itu?
- Tanggapan SBY Soal Putusan PN Jakpus Tentang Penundaan Pemilu 2024
- Anggota DPR Guspardi Tegaskan Tidak Pernah Ada Pembahasan Penundaan Pemilu di Komisi II
- Pemilu 2024 ditunda? Nurliah: 'Pilkada 2020 Berhasil dilaksanakan di Tengah Pandemi'
- Sebut Kasus Minyak Goreng Danai Penundaan Pemilu, Masinton: Itu Semua Butuh Biaya
“Menurut saya, partai politik itu minta maaflah karena ini sudah melukai perasaan publik,” ujar Adi. Dilansir dari Fajaronlien. Senin, 28 Februari 2022.
Ia juga mengaku khawatir kekosongan kekuasaan akan menyebabkan kelompok-kelompok kepentingan menggunakan segala cara untuk merebut kekuasaan.
Diketahui, Sebelumnya,Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan alasan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Begitu pula dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.
“Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur,” kata Zulkifli.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam menilai wacana menunda pemilihan umum 2024 sampai 1–2 tahun merupakan usulan yang sarat kepentingan politik dan tidak mencerminkan semangat demokrasi di Indonesia.
Menurut Umam, pemulihan ekonomi akibat Covid-19 yang kerap dijadikan sebagai alasan penundaan tidak dapat diterima karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 digelar pada masa pandemi.
“Argumen yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 itu sangat klise dan sarat kalkulasi kepentingan politik,” tandasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
