Sejumlah Sekolah di Makassar Kekurangan 1.452 Ruang Kelas

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Abd. Rahmat Bando.

Terkini.id,Makassar – Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Abd. Rahman Bando mengaku prihatin dengan kondisi sekolah yang kekurangan ruang rombongan belajar atau Rombel. Ia mencatat, khusus jenjang SD dan SMP masih membutuhkan tambahan 1.452 kelas.

“Kondisi infrastruktur di Makassar memang cukup memprihatinkan,” kata dia saat dikonfirmasi, Selasa, 11 Juni 2019.

Untuk itu, ia menilai pembangunan terhadap gedung maupun kelas di banyak SD-SMP negeri perlu segera dilaksanakan. Kendati demikian, ia meyebut hal tersebut membutuhkan anggaran yang tak sedikit untuk melakukan pembenahan besar-besaran terhadap infrastuktur pendidikan.

“Perlu adanya revolusi anggaran pemerintah khusus di sektor pendidikan,” kata dia.

Rahman pun merinci, tambahan ribuan ruang kelas tersebut bila direalisasikan, setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp.450 miliar.

“Ini kalau tambahan kelas sebanyak ini, harus  ada uang mininal Rp.450 miliar baru bisa cukup,” terangnya.

Untuk menyiasati kekurangan ruang kelas, Rahman menjelaskan bahwa selama ini beberapa sekolah terpaksa masih menganut sistem double shift. Sekolah membuka kelas pagi dan juga siang atau sore bagi para siswanya.

“Untuk sementara ini mereka shift-shift-an, ada yang sekolah pagi sekian kelas, sekolah sore sekian kelas. Tapi itu sebenarnya tidak kita kehendaki. Kita maunya pagi semua. Tapi karena kondisinya, ya begini. Sebenarnya ini juga yang bikin saya prihatin,” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, bila pemerintah menargetkan tak boleh ada shift-tshift-an anak sekolah dan jadwal sekolah pagi semua,  maka harus dihadirkan sejumlah ruang tambahan kelas,” sambung Rahman.

Dia menuturkan, untuk mengatasi pembenahan total atas infrastruktur pendididikan maka perlu perencanaan dan koordinasi terintegrasi.

Pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Setidaknya program pembangunan infrastruktur sekolah bisa dimasukkan dalam di dinas pekerjaan umum (PU).

“Nah, makanya saya bilang berani tidak TAPD melakukan revolusi anggaran, seperti misalnya, maaf ini, di dinas PU dari Rp.6OO miliar lebih di APBD pokok sekarang menjadi hampir Rp.1 triliun di 2019. Kenapa di pendidikan tidak berani kita mengalokasikan uang misalnya Rp300 miliar kita bangun sekolah,” paparnya.

Rahman mengaku dirinya sudah menyuarakan hal ini di berbagai forum. Ke depannya, kata dia, harapannya bisa terealisasi dengan upaya merevolusi anggaran.

“Saya bilang kalau ragu dengan SDM yang ada di Dinas Pendidikan mengelola anggaran itu, taruh itu di dinas PU anggaran. Tapi bangun itu sekolah. Tidak masalah, toh,” tutupnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini