Selama Tiga Bulan ke Depan, Barru Tiadakan Retribusi Jasa Umum

Terkini.id, Barru – Pemerintah Kabupaten Barru, menggelar Rapat koordinasi penanganan Corona, sekaligus membahas instruksi Mendagri tentang refocusing anggaran di Posko Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab Barru, Sabtu, 4 April 2020.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Barru, Suardi Saleh, Ketua DPRD Barru, Lukman T, Wakil Bupati, Nasruddin AM, Plh Sekda, Abustan, Ka BPKAD, Abubakar, Kadis Kominsta, Syamsuddin, dan Kadis Kesehatan, dr Amis.

Dalam rapat tersebut, Bupati Barru, Suardi Saleh, mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat dalam mengurangi pembatasan aktivitas, dan juga pelaku usaha, dengan tidak melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Jasa Umum.

Baca Juga: Kelurahan Mangempang Barru Dilanda Banjir, Akses Jalan Menuju Makassar Dialihkan

Retribusi jasa umum ini yang dimaksud dalam keputusan tersebut nantinya, diantaranya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, pelayanan pasar, dan pelayanan kebersihan/persampahan.

Selain itu Pemerintah Barru juga akan meniadakan pajak hotel, restoran dan rumah makan.

Baca Juga: Boby Malkan, Putra Politisi Senior Bergabung di PKB Barru

Bupati Barru, Suardi Saleh, mengatakan, kebijakan tersebut diambil dalam rangka mengurai aktivitas dan melakukan minimalisir penyebaran Covid-19.

“Kita akan hapuskan retribusi jasa umum selama tiga bulan ke depan, langkah ini dilakukan demi meringankan beban masyarakat, dan juga para pelaku usah kecil menengah yang ada di Kabupaten Barru, kita ingin selamatkan usaha mereka sehingga tidak berdampak pada terjadinya PHK besar-besaran,” tandasnya.

Bukan hanya itu, pihaknya juga akan memesan masker dalam jumlah banyak untuk dibagikan ke warga untuk menjadi alat pelindung bagi mereka jika memang harus beraktifitas atau melakukan interaksi dengan orang lain karena terdesak.

Baca Juga: Boby Malkan, Putra Politisi Senior Bergabung di PKB Barru

“Bukan berarti kita berikan kesempatan mereka untuk keluar, kan mungkin saja mereka terdesak karena obat sakit perut atau ada hal lain, nah kemudian diharapkan dengan APD yang kita berikan bisa bermanfaat untuk sedikit mengurangi kekhawatiran tersebut,” urainya.

Suardi Saleh juga berpesan jika instruksi Mendagri yang terkait penanganan Corona, harus segera dijalankan, paling lambat tujuh hari.

“Instruksi Mendagri paling lambat 7 hari dari hari ini. Refocusing anggaran akan dilakukan secepatnya,” pesan dia.

Bagikan