Selundupkan Moge, Ari Askhara Harusnya Bisa Lolos Jika Bayar Pajak Rp 50 Juta

Terkini.id, Makassar – Dirut PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Askhara harus menerima segala risiko atas perbuatannya.

Ari dan beberapa direksi Garuda indonesia dicopot dari jabatannya atas kasus penyelundupan barang mewah.

Termasuk di antara barang mewah tersebut antara adalah motor Harley Davidson keluaran tahun 1970-an jenis limited edition.

Ari Askhara diduga menjadi pemilik suku cadang Harley Davidson yang dibawa secara illegal tersebut dalam pesawat GA 9721 dengan jenis A300-900 Neo yang terbang dari Toulouse, Prancis dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta pada pada Minggu, 17 November 2019 lalu.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan, pembelian komponen Harley-Davidson yang dibawa Pesawat A330-900 baru milik Garuda Indonesia yang diterbangkan dari pabrik Airbus di Toulouse ke Bandara Soekarno Hatta merupakan pesanan Ari melalui pegawainya.

Setelah dirangkai, rupanya onderdil yang dipreteli itu sebuah Harley keluaran tahun 1970-an jenis limited edition.

Melansir dari tagar, Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan, membenarkan bahwa ada karyawan Garuda yang membeli onderdil moge Harley.

Barang-barang selundupan tersebut ditemukan oleh Bea Cukai pertengahan November 2019.
Barang-barang itu seharusnya bisa lolos jika bayar pajak Rp 50 juta, tapi sekarang urusannya jadi lain karena sudah menyangkut persoalan upaya penyeludupan.

Karena diketahui bahwa onderdil tersebut adalah Harley Davidson yang harganya mahal, maka berlaku pajak barang mewah.

Bayar Pajak Miliaran

Dengan mengimpor kendaraan jenis Harley Davidson yang harganya berksiar Rp 800 juta, maka Ari Askhara harusnya membayar pajak ke negara sekitar Rp 1,4 miliar rupiah (185 persen dari harga).

Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, potensi kerugian negara potensi atas penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton tersebut antara Rp 532 Juta – Rp 1,5 miliar.

Melansir dari tribunnews.com, Berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.010/2017, Harley Davidson termasuk barang mewah.

Karena merupakan kendaraan bermotor roda dua berkapasitas isi silinder lebih dari 500 cc.

Atas hal tersebut, motor Harley Davidson dikenakan PPnBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang merupakan pajak yang dikenakan pada suatu Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.

Seperti dikutip dari online-pajak, PPnBM diberlakukan agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi.

Selain itu juga untuk mengendalikan pola konsumsi atas BKP mewah, memberikan perlindungan pada produsen lokal, dan mengamankan penerimaan negara.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan, besaran PPnBM untuk kendaraan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc yakni sebesar 125 % dari nilai impor awal.

Hal ini masih ditambah bea masuk sebesar 40 % yang harus dibayar oleh improtir Harley Davidson.

Tak hanya itu, nantinya juga masih ditambah PPn sebesar 10% dan serta PPh sebesar 10%.

Sehingga, dengan demikian total pajak yang harus dibayarkan yakni sebesar 185 %.

Dengan demikian, seperti dijelaskan Sri Mulyani, mengacu kisaran harga Harley Davidson di pasaran yang sekitar Rp 800 juta, maka tinggal dikalikan 185%. Hasilnya yakni 1,48 miliar.

Potensi kerugian akibat penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia merugikan negara hingga Rp 1,5 miliar.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Sri Mulyani menjelaskan, harga motor Harley Davidson di pasaran mencapai kisaran Rp 800 juta per unit.

Sedangkan harga sepeda Bromthon berkisar Rp 50-60 juta per unit.

“Dengan demikian total kerugian negara potensi atas yang terjadi, kalau mereka tidak protap deklarasi ini antara Rp 532 Juta – Rp 1,5 miliar,” terang Sri Mulyani, dikutip dari Tribunnews.com.

Lantas bagaimana perhitungan pajak motor Harley Davidson secara normal?

Dalam pemerikasaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai, ditemukan onderdil Harley Davidson yang disimpan dalam 15 boks.

Berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.010/2017, Harley Davidson termasuk barang mewah.

Karena merupakan kendaraan bermotor roda dua berkapasitas isi silinder lebih dari 500 cc.

Atas hal tersebut, motor Harley Davidson dikenakan PPnBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang merupakan pajak yang dikenakan pada suatu Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.

Seperti dikutip dari online-pajak, PPnBM diberlakukan agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi.

Selain itu juga untuk mengendalikan pola konsumsi atas BKP mewah, memberikan perlindungan pada produsen lokal, dan mengamankan penerimaan negara.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan, besaran PPnBM untuk kendaraan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc yakni sebesar 125 % dari nilai impor awal.

Hal ini masih ditambah bea masuk sebesar 40 % yang harus dibayar oleh improtir Harley Davidson.

Tak hanya itu, nantinya juga masih ditambah PPn sebesar 10% dan serta PPh sebesar 10%.

Sehingga, dengan demikian total pajak yang harus dibayarkan yakni sebesar 185 %.

Dengan demikian, seperti dijelaskan Sri Mulyani, mengacu kisaran harga Harley Davidson di pasaran yang sekitar Rp 800 juta, maka tinggal dikalikan 185%. Hasilnya yakni 1,48 miliar.

Komentar

Rekomendasi

Sejumlah ASN di Jabar Protes Gajinya Dipotong Gara-gara Covid-19

Mantan Anggota MPR RI Asal Sulsel Meninggal Dunia

Lakukan Rapid Test, Ridwan Kamil Kaget 300 Warganya Positif Corona

Berjuang Lawan Covid-19, Dokter Tirta Sempat Berstatus PDP Corona

Positif Corona, Remaja Ini Dijemput Petugas Medis Covid-19

Presenter ‘Uang Kaget’ Bantah Video Syur yang Beredar adalah Dirinya

Guru Besar FKM UI Ungkap 3 Sumber Penularan Virus Corona

Viral di Facebook, Video Pasangan Remaja Tidur Bareng Tanpa Busana

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar