Sembilan Butir Catatan FITRA Terhadap Implementasi UU Desa

Terkini.id – Sejumlah Community Organizer (CO) dari 33 desa berkumpul di Yogyakarta, 16-18 Desember 2019. Penggalian masalah, capaian, dan solusi atas kerja-kerja CO di desa dan daerah menjadi inti pembahasan pertemuan evaluasi pendampingan desa selama satu tahun.

Daerah yang termasuk lokasi piloting penguatan desa Seknas FITRA, antara lain: Kabupaten Bima dan Lombok Utara, Provinsi NTB; Kabupaten Pangkep dan Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Pemalang, Brebes, dan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Trenggalek, Lumajang, Bondowoso, Provinsi Jawa Timur; dan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Selain wujud capaian kegiatan dalam bentuk cerita perubahan, forum diskusi ini juga menghasilkan refleksi lima tahun implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Meski pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa dari APBN mencapai Rp 257,7 Triliun sepanjang tahun 2015-2019, namun perjalannya hingga hari ini dinilai masih menyisihkan masalah.

Beberapa masalah itu, diantaranya:

1.Transparansi Anggaran Desa Belum Berkualitas. Website Desa dan Baliho APBDesa kurang informatif dan belum dijadikan sebagai bahan perencanaan dan penganggaran desa serta media kontrol warga atas implementasi anggaran desa.

Dokumen yang dipublikasi oleh pemerintah desa masih APBDEs tahun berjalan, belum mempublikasikan anggaran/APBDes realisasi/pertanggungjawaban

2.Keengganan Kabupaten/Kota menerbitkan Perbup/Perwali tentang ‘Daftar Kewenangan Desa’. Dari 74.957 Desa, baru sekitar 20 persen yang sudah menerbitkan Perbup Daftar Kewenangan Desa tersebut.

3.Sempitnya Diskresi Fiskal dan Inovasi Desa. Perbup/Perwali tentang Penggunaan Anggaran Desa (DD dan ADD) banyak yang sudah diplot oleh Pemda dan banyaknya titipan program tanpa anggaran dari Pemda.

4.Disharmoni Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa, misalnya, Permendesa 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 tidak sinkron dengan Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait nomenklatur Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan, sehingga berpotensi dianggap penyimpangan saat audit;

5.Rumitnya Penyusunan Laporan Penggunaan Anggaran Desa, baik yang bersumber dari transfer pusat maupun daerah (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dll).

6.Banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mangkrak tapi tetap mendapatkan penyertaan modal dari APBDesa. Terdapat 1.670 dari 2.188 BUMDes yang tidak berjalan, tapi tetap mendapat kucuran anggaran dari APBDesa.

7.Lemahnya Akuntabilitas Sosial di Desa. Kebijakan di tingkat desa dikuasai oleh segelintir orang yang merupakan elit di tingkat desa. Biasanya adalah orang-orang dekat kepala desa atau BPD yang pro terhadap kepala desa. Sementara posisi warga desa sangat lemah, pasif, dan tidak ada keberanian melakukan kontrol terhadap pembangunan yang ada di desa.

8.Tingginya Korupsi Anggaran Desa. Permasalahan muncul berawal dari pemilihan kepala desa yang masih menggunakan politik uang, sehingga Kepala Desa punya orientasi mengembalikan modal politiknya. Selain itu, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh warga desa, BPD, inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Hingga 2018, ada 1.371 pelaporan kasus dana desa, di mana ada 252 Kasus Korupsi DD sudah diputus, dan melibatkan 214 tersangka Kepala Desa. Sumber: Satgas DD, ICW, dan Kejaksaan RI.

9.Lemahnya fungsi BPD. Badan Permusyawarahan Desa mempunyai tiga fungsi, yakni menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan serap aspirasi dan pengaduan, dan kontrol terhadap kinerja Kepala Desa.

Fungsi BPD di banyak desa tumpul karena tidak pernah diberi penguatan kapasitas. Bahkan perannya cenderung ‘dilangkahi’ oleh Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBDesa.

Rekomendasi Seknas FITRA

Untuk itu, Seknas FITRA merekomendasikan:

1.Mendorong transparansi desa lebih substantif, dengan mempublikasikan APBDesa lebih detail dan juga realisasi APBDesa;

2.Mendorong Kementerian Desa/Pemerintah Provinsi mendesak Kabupaten/Kota menerbitkan Perbup/Perwali Daftar Kewenangan Desa;

3.Memperluas Ruang Fiskal Desa dan mengurangi intervensi program dari Supra Desa;

4.Harmonisasi regulasi antar kementerian yang mengurusi desa;

5.Penyederhanaan Laporan Penggunaan Anggaran Desa, kalau bisa Desa hanya membuat satu laporan saja, yakni penggunaan APBDesa, meski anggarannya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Prov/Kab/Kota, dll.

6.Melakukan pendampingan yang intensif kepada BUMDes yang potensial serta menutup dan memberi punishment BUMDes-BUMDes abal-abal;

7.Memperkuat peran BPD dan kelompok masyarakat dalam pencegahan korupsi anggaran desa melalui supervisi dari Inspektorat;

8.DPMD mengalokasikan anggaran peningkatan kapasitas bagi BPD secara maksimal

9.Penindakan kasus-kasus korupsi Anggaran Desa oleh Aparat Penegak Hukum (APH);

10.Mengembangkan akuntabilitas sosial di tingkat desa melalui Posko Pengaduan Warga yang dikelola BPD.

 

Citizen Report : Andri, Staf Yasmib Sulawesi

Komentar

Rekomendasi

Soal Pengembangan Perpustakaan, Pemda Diminta Alokasikan Dana

Dirjen Bahtiar: Budaya Literasi Perlu Disemai

Kemendagri Ajak Pemda Bangun SDM Unggul Melalui Perpustakaan Daerah

WNI yang Jalani Observasi Virus Corona di Jepang dapat Dukungan BNPB dan KRI DR Soeharso

Luncurkan BaliCEB, Menteri Wishnutama: Tarik Wisman Tak Cukup dengan Promosi

Pengumuman untuk Sekolah: Dana BOS Tidak Lagi Dicairkan ke Pemda

Komisi VI DPR RI Minta BUMN Kepelabuhanan Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan

Soal Penanganan Masalah Stunting, Begini Kata Mendagri Tito

Satu PRT Asal Indonesia Positif Terinfeksi Virus Corona di Singapura

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar