Singgung soal BuzzeRp, Haikal Hassan: Inilah Seburuk-buruknya Pemerintah yang Pernah Ada

Terkini.id, Jakarta – Pendakwah, Haikal Hassan menyinggung soal BuzzeRp yang menurutnya adalah puncak perpecahan yang paling membahayakan negara.

Haikal menilai bahwa jika benar Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan dana untuk BuzzeRp, maka pemerintahan ini adalah seburuk-buruknya Pemerintah yang pernah ada.

“Puncak perpecahan yang paling membahayakan negara adalah buzzerp,” katanya melalui akun Twitter Haikal_Hassan pada Rabu, 15 Septemberb2021.

Baca Juga: Haikal Hassan Singgung Orang Islam yang Cela Ajaran dari Kiai,...

“Kalau benar pemerintah meng-anggarkan, lalau benar mereka ada anggaran-nya, kalau benar hasil riset Oxford itu, maka inilah seburuk-buruknya pemerintah yang pernah ada,” sambungnya.

Dilansir dari Tempo, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa Pemerintah megalokasikan dana yang besar untuk membayar influencer (pemengaruh) dan buzzer (pendengung).

Baca Juga: ‘Saya Minta Dibuka dengan Sejujur-jujurnya’, Keluarga Napi Kebakaran Lapas Tuntut...

ICW menyebutkan, kegiatan influencer dan buzzer ini bertujuan untuk mempromosikan kebijakan dan program kerja Pemerintah.

Persisnya, menurut ICW, kegiatan tersebut adalah upaya menggiring opini publik soal kebijakan dan program kerja tertentu.

Dalam kajiannya tahun lalu, ICW mencatat bahwa dalam enam tahun terakhir, Pemerintah telah menggelontorkan Rp 90,4 miliar untuk buzzer.

Baca Juga: Setuju Gak, nih? Haikal Hassan Sebut Anggota FPI Cocok Dijadikan...

Nilai itu hanya sebagian kecil dari total anggaran pemerintah untuk aktivitas digital yang mencapai Rp1,29 triliun.

Peneliti ICW, Egi Primayogha mengungkapkan bahwa anggaran yang dikhususkan bagi para pendengung telah ada sejak 2014. 

Namun, lanjutnya, anggaran negara untuk para pemengaruh semakin masif sejak 2017.

“Hingga akhirnya meningkat pada tahun-tahun berikutnya,” kata Egi dalam pemaparan hasil kajian ICW di Jakarta pada 20 Agustus 2021.

Adapun temuan ini merupakan riset ICW di kanal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 

Egi mengumpulkan data itu menggunakan kata kunci influencer untuk mencari anggaran bagi buzzer dan key opinion leader untuk mencari influencer atau artis.

Hasilnya, Egi menemukan 133 paket pengadaan yang berhubungan dengan aktivitas digital. 

Dari total itu, sebanyak 40 paket merupakan anggaran untuk membayar buzzer dan influencer yang nilainya mencapai Rp90,45 miliar.

Egi menyebutkan, buzzer dan influenfer kerap mempromosikan program kerja Presiden Jokowi selama enam tahun terakhir. 

“Tampak Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya sehingga perlu menggelontorkan dana untuk influencer,” katanya.

Egi juga melampirkan contoh alokasi anggaran untuk buzzer dan influencer. Salah satunya, yaitu anggaran sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada 2019 yang menggandeng dua artis yang dibayar Rp117,4 juta. 

Selain itu, Egi juga menemukan beberapa paket anggaran berupa branding pariwisata.

Bagikan