Masuk

Soal Gereja Cilegon, Surya Paloh Ingatkan Amanat Konstitusi

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh turut angkat bicara terkait permasalahan pelarangan pembangunan gereja yang terjadi di Cilegon, Banten.

Aksi Helldy Agustian selaku Walikota Cilegon yang turut menandatangani pelarangan pembangunan gereja membuat Surya Paloh kembali mengingatkan tentang Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia.

Surya Paloh berpendapat pembangunan gereja merupakan bentuk kebebasan beribadah seperti apa yang telah tercantum dalam konstitusi Indonesia.

Baca Juga: Kantor DPW NasDem Dilempar Telur Busuk Saat Anies di Aceh, PKS: Harus Diusut

Dirinya juga menyayangkan keributan mengenai pembangunan gereja seperti apa yang telah terjadi di Cilegon, Banten.

“Negeri ini dibangun di atas perbedaan, termasuk perbedaan agama. Dari dahulu, perbedaan ini yang membuat negara kokoh sebagai negara yang memiliki penduduk terbesar keempat dan negara kepulauan terbesar dunia,” ujar Surya Paloh, dikutip terkini.id dari rmol.id, Senin 12 September 2022.

Ia juga menyebutkan perbedaan agama yang ada di tanah air semestinya disyukuri sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Baca Juga: Rocky Gerung Yakin Anies Baswedan Populer Bukan Karena NasDem

“Sedari awal, keragaman adalah anugerah dari Tuhan Yang Mahakuasa yang senantiasa kita syukuri bersama. Tidak semestinya, penolakan terhadap hadirnya pendirian rumah ibadah kembali muncul dalam kehidupan bersama kita sebagai sebuah bangsa,” kata Surya Paloh.

Pimpinan Media Group ini menegaskan dalam menjalankan kehidupan, sudah diwajibkan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan bersama.

Karena ini merupakan esensi Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik.

Kemudian, Surya Paloh juga menyinggung soal masalah kepemimpinan seseorang. Menurutnya, pemimpin harus berperilaku dengan penuh keadilan untuk warganya.

Baca Juga: Dua Petinggi NasDem Dikabarkan Keluar, Jhon Sitorus: Capres Tidak Sesuai Hati Nurani

Jika ada warganya yang terlibat perselisihan, maka para pemimpin ini harus menyelesaikan masalah dengan mengutamakan keadilan bagi rakyatnya.

“Pemerintah adalah aparatur yang pelaksana segala ketentuan yang ada dalam konstitusi. Salah satu amanat kepada para pemimpin ialah berlaku adil. Jika terjadi perselisihan antara rakyatnya maka hendaknya ia mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar tercapainya asas keadilan dalam penyelesaian masalah,” tutur Surya Paloh.

Ia memperingatkan jangan sampai hanya demi kepentingan politik pribadi, keadilan masyarakat dikesampingkan.

“Jangan karena kepentingan politik sesaat, kita mengabaikan amanat konstitusi serta berlaku tidak adil kepada rakyat kita sendiri, sekecil dan se-minor apapun mereka,” ucap Surya Paloh.