NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Syahrial Nasution, Deputi Balitbang Partai Demokrat mengusulkan agar Jusuf Kalla (JK) maju sebagai Ketum PBNU pada muktamar mendatang. Adapun, JK menegaskan PBNU lebih pantas dipimpin ulama.
“Nahdhatul Ulama, itu Kebangkitan para ulama. Jadi yang pimpin musti ulama juga,” kata JK dalam keterangannya, Rabu 17 November 2021.
Melansir Detikcom, Syahrial sebelumnya mengusulkan nama JK menjadi caketum PBNU di Muktamar NU pada Desember mendatang. JK dinilai sangat mumpuni untuk memimpin organisasi umat Islam terbesar di Indonesia tersebut. JK, lanjut Syahril, merupakan tokoh bangsa, tokoh nasional serta termasuk juga tokoh NU sehingga sangat memenuhi syarat.
“Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dalam membesarkan organisasi. Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi nahdliyin,” ujar Syahrial Nasution kepada wartawan, Minggu 14 November 2021.
Disisi lain, partai Demokrat meluruskan informasi terkait usulan Jusuf Kalla atau JK untuk menjadi calon ketua umum (caketum) PBNU. Partai Demokrat menegaskan usulan itu bukan pandangan partai, melainkan pribadi Syahrial Nasution.
- JK Ungkap Diler Mobil Terbesar dan Terpandang di Sulsel Bukan Haji Kalla
- Jusuf Kalla Kritisi Pengolahan Nikel RI
- Begini Pesan Jusuf Kalla ke Anies Baswedan Terkait Cawapresnya
- Jusuf Kalla Dorong Umat Islam Semangat Berwirausaha
- Jelang Pemilu, Mantan PM Jepang Tewas Tertembak, JK: Kehilangan Besar Tokoh Asia
“Terkait dengan munculnya wacana usulan Bapak Jusuf Kalla yang notabene Mustasyar NU sebagai calon Ketua Umum PBNU yang dianggap sebagai pendapat Demokrat, kami perlu tegaskan statement itu merupakan pandangan pribadi Saudara Syahrial Nasution sebagai bagian dari warga Nahdliyyin, yang juga ingin berkhidmad pada jamaah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Kepala Bamkostra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Selasa 16 November 2021.
Herzaky menyebut Syahrial merupakan salah satu pembina Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Alfitrah Gunung Pati, Ungaran, Kabupaten Semarang, yang terhubung ke Ponpes Alfitrah Kedinding, Surabaya. Dia menuturkan, usulan terkait JK tidak terkait dengan pandangan Partai Demokrat.
“Jadi sekali lagi, statement yang bersangkutan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat,” tuturnya.
Meskipun demikian, Herzaky mengatakan pihaknya menghormati segala keputusan yang ada di dalam organisasi PBNU.
“Partai Demokrat menghormati Khittah NU 1926 Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati. NU adalah jam’iyah yang dilindungi oleh karomah para Wali,” lanjutnya.
“Karena itu, tidak elok jika ada pihak-pihak yang masih mencoba memperkeruh suasana dengan membentur-benturkan narasi yang tidak produktif menjelang Muktamar NU di Lampung, Desember mendatang,” sambungnya.